Pada 30 December 2025, wacana mengenai peran krusial pengelolaan hutan lestari (SFM) kembali mengemuka sebagai tulang punggung utama dalam mencapai target ambisius Indonesia, Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo, menyoroti pentingnya sektor kehutanan dalam mitigasi perubahan iklim global.
Indroyono Soesilo menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskan melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan pada tahun 2030 sangat bergantung pada implementasi SFM yang konsisten dan efektif. Visi FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia di bawah Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan menunjukkan kepemimpinan negara dalam aksi iklim.
Strategi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Pengelolaan Hutan Lestari (SFM) bukanlah sekadar konsep, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dalam konteks Indonesia, SFM mencakup berbagai praktik seperti penanaman kembali, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan tanaman industri yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat adat dan lokal.
APHI, sebagai organisasi yang menaungi para pelaku usaha kehutanan, berperan strategis dalam mendorong praktik SFM di lapangan. Anggota APHI diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kegiatan kehutanan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon dan pelindung keanekaragaman hayati. Praktik SFM yang baik diyakini dapat meningkatkan kapasitas hutan dalam menyerap karbon dioksida atmosfer, sekaligus menjaga ketersediaan kayu dan produk hutan lainnya secara berkelanjutan untuk kebutuhan industri dan masyarakat.
“Penerapan Pengelolaan Hutan Lestari bukan hanya sekadar kepatuhan, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional. Ini adalah tulang punggung nyata dalam upaya kita mencapai FOLU Net Sink 2030,” ujar Indroyono Soesilo, menegaskan komitmen sektor usaha kehutanan.
Menuju FOLU Net Sink 2030: Tantangan dan Komitmen
Target FOLU Net Sink 2030 menuntut Indonesia untuk mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan tata guna lahan mampu menyerap sekitar 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) per tahun lebih banyak daripada yang dilepaskan. Sebuah ambisi besar yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun Rencana Operasional (Renop) FOLU Net Sink 2030 sebagai peta jalan untuk mencapai target tersebut. Renop ini mencakup strategi mitigasi yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta restorasi ekosistem gambut. Di sisi lain, peningkatan serapan karbon akan dicapai melalui reboisasi, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan yang lestari, dan pengembangan agroforestri.
Meskipun demikian, jalan menuju FOLU Net Sink 2030 tidak lepas dari tantangan. Ancaman deforestasi ilegal, kebakaran hutan yang masif, dan konflik tenurial masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari sektor swasta yang memiliki konsesi hutan, akan sangat menentukan apakah Indonesia mampu mewujudkan visi besar ini, sekaligus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
