Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Penegasan ini disertai peringatan tegas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan dukungan penuh berpotensi menghadapi sanksi administratif hingga penundaan alokasi anggaran daerah. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Urgensi Program Strategis Nasional
PSN, yang mencakup berbagai proyek infrastruktur vital, pengembangan ekonomi, hingga inisiatif sosial, merupakan tulang punggung visi pembangunan jangka panjang pemerintah. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, serta program ketahanan pangan dan energi, dirancang untuk meningkatkan daya saing bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam berbagai kesempatan, Mendagri Tito selalu menekankan bahwa keberhasilan PSN sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Peran Pemda krusial dalam aspek seperti pembebasan lahan, perizinan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengawasan di lapangan. Keterlambatan atau resistensi dari tingkat lokal dapat menghambat laju progres proyek secara keseluruhan, bahkan memicu kerugian negara.
Pentingnya dukungan Pemda ini tidak hanya sebatas pada koordinasi, melainkan juga implementasi kebijakan yang selaras dengan tujuan nasional. Setiap kepala daerah diharapkan mampu menerjemahkan agenda PSN ke dalam rencana pembangunan daerah mereka, memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif dan efisien demi tercapainya target-target pembangunan yang ambisius.
Sanksi Tegas demi Akuntabilitas
Mengenai ancaman sanksi, Tito Karnavian secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan mengenai kewajiban Pemda untuk mendukung program strategis telah diatur dalam berbagai regulasi. Kegagalan mematuhi ketentuan ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan, tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai penghambatan terhadap agenda pembangunan nasional.
“Tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak mendukung Program Strategis Nasional. Ini adalah amanah konstitusi dan bagian dari upaya kita bersama mewujudkan Indonesia maju. Apabila ada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sengaja menghambat atau tidak proaktif dalam pelaksanaannya, maka kami tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Tito Karnavian, 22 July 2025.
Sanksi yang dapat dikenakan bervariasi, mulai dari teguran tertulis, penundaan hak-hak keuangan daerah, hingga pembatalan alokasi dana transfer daerah tertentu. Dalam kasus-kasus ekstrem yang melibatkan indikasi penyalahgunaan wewenang atau korupsi, proses hukum juga tidak menutup kemungkinan untuk ditempuh. Peringatan ini sekaligus menjadi penekanan terhadap pentingnya akuntabilitas dan komitmen para pemimpin daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres PSN di seluruh daerah. Koordinasi lintas sektor dan antar-tingkat pemerintahan juga akan diperkuat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan di lapangan, memastikan setiap proyek strategis dapat berjalan sesuai target waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Harapannya, peringatan ini dapat menjadi cambuk bagi Pemda untuk lebih serius dan proaktif dalam menyukseskan PSN demi kemajuan bangsa.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
