Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Zulkifli Hasan menekankan pentingnya efisiensi dalam agenda rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden. Menurut Menko yang akrab disapa Zulhas ini, hanya persoalan-persoalan yang benar-benar tidak dapat diselesaikan di level teknis yang seharusnya dibawa ke meja Presiden, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk mengoptimalkan waktu dan fokus pemimpin negara pada isu-isu strategis nasional.
Optimalisasi Agenda Presiden dan Alur Birokrasi
Pernyataan Menko Zulhas ini muncul di tengah tuntutan akan birokrasi yang lebih adaptif dan efisien. Ia menyoroti bahwa banyak masalah yang kerap kali diangkat dalam rapat terbatas sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi dan pengambilan keputusan di tingkat kementerian atau bahkan di bawahnya. Hal ini tidak hanya membebani jadwal Presiden, tetapi juga berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan untuk isu-isu yang benar-benar membutuhkan intervensi kepala negara.
“Hanya persoalan yang benar-benar tidak dapat diselesaikan di level teknis yang layak dibawa ke rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden,” tegas Zulhas, menggarisbawahi urgensi pemilahan masalah. Pernyataan ini secara tidak langsung menyerukan peningkatan kapabilitas dan tanggung jawab para menteri serta jajaran teknis di bawahnya untuk lebih proaktif dalam mencari solusi dan mengambil keputusan.
“Membanjirnya isu teknis dalam agenda rapat terbatas Presiden berisiko mengaburkan fokus pada masalah makro yang membutuhkan arahan dan kebijakan tingkat tinggi. Ini adalah tentang efisiensi tata kelola pemerintahan.”
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana delegasi wewenang dan tanggung jawab menjadi kunci. Dengan mengurangi beban isu operasional dari Presiden, diharapkan Kepala Negara dapat lebih mendalam mengkaji dan merumuskan kebijakan-kebijakan fundamental yang berdampak luas bagi kemajuan bangsa, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Terhadap Efektivitas Pemerintahan dan Koordinasi
Implikasi dari penekanan Menko Zulhas ini cukup luas. Pertama, ini mendorong penguatan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan lembaga. Para menteri dan pejabat teknis diharapkan mampu mengidentifikasi akar masalah, berkoordinasi lintas sektor, dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat tanpa harus menunggu instruksi dari pucuk pimpinan tertinggi.
Kedua, langkah ini dapat meningkatkan kecepatan respons pemerintah terhadap berbagai isu. Apabila setiap masalah harus menunggu giliran di rapat terbatas Presiden, proses penyelesaiannya akan memakan waktu lebih lama. Dengan adanya desentralisasi pengambilan keputusan untuk isu teknis, pemerintah dapat bergerak lebih lincah dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.
Ketiga, hal ini dapat mengurangi potensi “bottle-neck” birokrasi. Seringkali, penumpukan masalah di level atas terjadi karena keengganan atau ketidakmampuan pejabat di level bawah untuk mengambil keputusan. Arahan Menko Zulhas ini diharapkan dapat memangkas jalur birokrasi yang berbelit dan memastikan bahwa setiap masalah ditangani pada level yang paling sesuai dan efisien.
Pada 29 September 2025, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, mulai dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga isu perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Oleh karena itu, optimalisasi peran setiap elemen pemerintahan, khususnya dalam penggunaan waktu dan sumber daya di level tertinggi, menjadi sangat fundamental. Pernyataan Menko Zulhas ini bukan sekadar imbauan, melainkan refleksi kebutuhan mendesak untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih gesit, fokus, dan efektif.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
