Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menyerukan pentingnya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini. Menurutnya, hal ini merupakan fondasi krusial bagi tumbuh kembang anak yang optimal dan pembentukan generasi berkualitas di masa depan.
Pernyataan Lestari Moerdijat ini menggarisbawahi urgensi perlindungan anak dari paparan informasi yang tidak sesuai usia, menyesatkan, atau bahkan berbahaya, seperti hoaks, konten kekerasan, pornografi, hingga cyberbullying. Ia menekankan bahwa hak anak bukan hanya sekadar akses terhadap informasi, melainkan lebih dalam lagi mengenai kualitas dan kebermanfaatan informasi tersebut bagi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka.
Tantangan Era Digital dan Perlindungan Anak
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, khususnya media sosial dan platform digital, membawa implikasi ganda. Di satu sisi, anak-anak memiliki akses tak terbatas terhadap pengetahuan dan edukasi. Namun, di sisi lain, mereka juga sangat rentan terhadap risiko negatif yang ditimbulkan oleh konten yang tidak difilter. Moerdijat menyoroti bahwa tanpa literasi digital yang memadai dan pengawasan yang tepat, anak-anak dapat menjadi korban misinformasi atau bahkan tindak kejahatan siber.
Kondisi ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak. Orang tua sebagai garda terdepan memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing dan mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak, serta memberikan pemahaman tentang cara memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Selain itu, Lembaga pendidikan juga diharapkan mampu mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum, membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi.
“Di era digital saat ini, anak-anak terpapar informasi dari berbagai sumber, baik yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, memastikan mereka menerima informasi yang layak, sesuai usia, dan mendidik adalah investasi krusial bagi masa depan mereka dan bangsa,” ujar Lestari Moerdijat di Jakarta, 25 June 2025. “Ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, pendidik, dan penyedia konten.”
Kolaborasi Multisektoral dan Masa Depan Bangsa
Lestari Moerdijat menambahkan, pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, juga perlu terus memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap konten digital. Hal ini termasuk penindakan tegas terhadap penyebaran konten ilegal atau berbahaya bagi anak, serta mendorong penyedia platform untuk mengembangkan fitur keamanan dan parental control yang lebih efektif.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral. Menurutnya, pemenuhan hak anak atas informasi yang layak tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, komunitas, media, akademisi, hingga sektor swasta untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, positif, dan kondusif bagi anak-anak. Edukasi publik secara berkelanjutan mengenai risiko dan manfaat teknologi juga harus terus digencarkan.
Dengan memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap informasi yang benar, mendidik, dan sesuai usia, Lestari Moerdijat berharap Indonesia dapat melahirkan generasi penerus yang cerdas, kritis, adaptif, dan memiliki daya saing global. Pemenuhan hak ini, menurutnya, merupakan cerminan komitmen bangsa terhadap perlindungan dan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
