Jayapura, 25 November 2025 – Tragedi memilukan kembali menyelimuti Bumi Cenderawasih setelah seorang ibu hamil meninggal dunia usai diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura. Insiden ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang segera memerintahkan audit total terhadap seluruh layanan kesehatan di Papua.
Kematian sang ibu hamil, yang identitasnya belum dirilis secara publik, menjadi sorotan tajam akan kerapuhan sistem layanan darurat kesehatan di wilayah tersebut. Menurut laporan awal, korban mencari pertolongan medis di beberapa fasilitas kesehatan namun tidak mendapatkan penanganan yang memadai, berujung pada hilangnya nyawa ibu dan kemungkinan janin yang dikandungnya.
Menyikapi tragedi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa insiden seperti ini tidak boleh terulang dan memerlukan penanganan serius terhadap pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam kelalaian. “Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkecuali. Tidak ada toleransi bagi penolakan pasien, apalagi dalam kondisi darurat seperti ibu hamil,” ujar Prabowo, yang pernyataannya mengindikasikan prioritas pemerintah terhadap perbaikan sistem kesehatan di seluruh wilayah.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri dilaporkan telah berada di Jayapura sejak 25 November 2025 untuk memulai proses audit. Tim gabungan ini akan meneliti prosedur penerimaan pasien, ketersediaan fasilitas, kompetensi tenaga medis, hingga manajemen krisis di setiap rumah sakit yang terlibat, serta mengevaluasi secara menyeluruh kondisi infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Papua.
Sorotan Terhadap Kualitas Layanan Kesehatan Papua
Insiden tragis ini bukan kali pertama sistem kesehatan di Papua mendapat sorotan tajam. Wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, kerap menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Faktor geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis spesialis, serta isu pemerataan akses seringkali menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis yang layak.
Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Papua masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, mengindikasikan adanya pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan pemerintah. Penolakan pasien, terutama yang membutuhkan pertolongan darurat, merupakan pelanggaran etika dan standar pelayanan medis yang serius, dan dalam konteks ini, dapat berimplikasi hukum.
Seorang pengamat kesehatan publik, Dr. Indah Sukmawati, menyatakan keprihatinannya. “Kasus ibu hamil di Papua ini adalah puncak gunung es dari masalah fundamental dalam sistem rujukan dan kapasitas rumah sakit kita. Ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera bertindak,” katanya. Ia menekankan perlunya sistem penegakan hukum yang tegas bagi fasilitas kesehatan yang terbukti lalai dan melanggar hak pasien.
“Pemerintah pusat menyadari betul tantangan berat yang dihadapi Papua dalam sektor kesehatan. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi kita semua untuk tidak menoleransi lagi kelalaian yang bisa berakibat fatal. Audit ini bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan solusi komprehensif agar setiap warga negara, di mana pun mereka berada, mendapatkan hak atas kesehatan yang layak.”
Harapan Perbaikan Menyeluruh Sistem Kesehatan
Audit total yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan diharapkan tidak hanya berhenti pada penemuan fakta dan penjatuhan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Lebih dari itu, langkah ini diharapkan menjadi momentum krusial untuk melakukan reformasi menyeluruh pada sistem layanan kesehatan di Papua.
Para pakar kesehatan dan aktivis masyarakat sipil menyambut baik langkah cepat pemerintah, namun juga menekankan pentingnya tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan. Mereka berharap audit ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat, mulai dari peningkatan alokasi anggaran, pelatihan dan penempatan tenaga medis yang lebih merata, pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan, hingga perbaikan sistem rujukan antar-fasilitas medis yang terintegrasi dan responsif.
Prabowo Subianto sebelumnya kerap menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Kematian ibu hamil di Jayapura ini menjadi ujian nyata bagi komitmen tersebut, menuntut respons yang bukan hanya reaktif, tetapi juga transformatif demi menjamin hak dasar kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
