Jakarta Selatan digegerkan oleh dugaan praktik penebangan pohon secara ilegal yang kabarnya melibatkan Aparatur Sipil Negara (PNS). Kasus serius ini telah dilaporkan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan dan kini tengah dalam proses penindakan lanjut. Indikasi adanya “imbalan” yang diberikan kepada para pelaku semakin memperkuat dugaan adanya jaringan terorganisir di balik aksi perusakan lingkungan ini.
Penyelidikan Awal dan Kronologi Laporan
Laporan awal mengenai penebangan pohon ilegal ini diterima oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan pada 14 January 2026. Sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pohon di area publik, yang seharusnya dilindungi, ditemukan telah ditebang tanpa izin resmi. Modus operandi yang terendus mengarah pada sebuah pola di mana oknum tertentu menginstruksikan penebangan tersebut dan memberikan imbalan kepada para eksekutor lapangan. Lokasi penebangan spesifik masih dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan, namun diketahui berada di sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta Selatan.
Penebangan pohon tanpa izin di lingkungan perkotaan tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga berdampak serius pada ekosistem kota. Pohon berperan vital dalam menjaga kualitas udara, menyerap polusi, menyediakan keteduhan, serta mencegah banjir. Kehilangan pohon-pohon ini, apalagi secara ilegal, merupakan kerugian besar bagi kualitas hidup warga dan kelestarian lingkungan Jakarta.
Bahaya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara
Dugaan keterlibatan PNS dalam kasus penebangan ilegal ini menjadi sorotan utama. Jika terbukti benar, hal ini menandakan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika yang serius. Aparatur negara seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melindungi aset publik, termasuk ruang terbuka hijau. Keterlibatan mereka dalam kejahatan lingkungan dapat meruntuhkan kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk.
“Kami akan menindak tegas setiap oknum, termasuk aparatur sipil negara, yang terbukti terlibat dalam praktik perusakan lingkungan seperti penebangan pohon ilegal ini. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan merugikan kota serta masyarakat. Proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar seorang pejabat terkait yang enggan disebut namanya, menekankan komitmen pemerintah kota terhadap integritas dan penegakan hukum.
Investigasi saat ini tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga berupaya membongkar siapa “seseorang” yang diduga menjadi otak di balik pemberian imbalan tersebut, serta sejauh mana keterlibatan oknum PNS yang disebutkan. Pihak berwenang diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan, motif di baliknya, dan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan bekerja sama dengan unit-unit terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian, untuk mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut. Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap aset hijau kota dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan selalu ditindak.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
