Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rano Karno, menyerukan penetapan tahun 2026 sebagai momentum krusial untuk penguatan implementasi program pembangunan. Prioritas utamanya adalah penanganan masalah klasik yang terus menghantui sejumlah wilayah, yaitu banjir dan kemacetan lalu lintas. Pernyataan ini disampaikan Rano Karno di Jakarta pada 22 February 2026, menandakan komitmen serius terhadap perbaikan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pemilihan yang diwakilinya.
Fokus Penguatan Program Pembangunan
Rano Karno, yang dikenal atas kiprahnya di dunia politik dan pemerintahan, menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan. Menurutnya, tahun 2026 bukan sekadar kelanjutan, melainkan fase penguatan strategis di mana setiap program harus menunjukkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa tanpa penguatan yang terukur, efektivitas program pembangunan akan sulit tercapai.
“Kita tidak bisa hanya menjalankan program tanpa evaluasi mendalam. Tahun 2026 harus menjadi tahun di mana kita memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar efektif dan efisien, terutama dalam mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti banjir dan kemacetan,” ujar Rano Karno.
Penguatan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, drainase perkotaan, tata ruang, hingga sistem transportasi publik. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital untuk mencapai target-target tersebut. Rano berharap setiap tingkatan pemerintahan dapat menyatukan visi dan misi dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.
Strategi Mitigasi Banjir dan Urai Kemacetan
Mengenai penanganan banjir, Rano Karno menyoroti perlunya pendekatan holistik. Ini bukan hanya soal membangun tanggul atau normalisasi sungai, tetapi juga edukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang efektif, serta penegakan aturan terkait tata ruang hijau. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyiapkan sistem mitigasi bencana yang komprehensif, termasuk peringatan dini dan jalur evakuasi yang jelas.
“Banjir adalah masalah multi-faktor. Dibutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat dan intervensi struktural yang komprehensif dari pemerintah, termasuk pembangunan polder dan resapan air,” tambahnya, merujuk pada pentingnya keseimbangan ekologis dalam pembangunan.
Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan, mantan Gubernur Banten ini mengusulkan percepatan pembangunan dan integrasi transportasi publik yang lebih baik. Revitalisasi angkutan umum, pengembangan jalur sepeda yang aman, dan penegakan hukum lalu lintas yang ketat menjadi beberapa poin penting yang ia soroti. Ia juga menyarankan optimalisasi penggunaan teknologi dalam manajemen lalu lintas untuk meminimalisir penumpukan kendaraan.
“Masyarakat harus didorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang nyaman dan terjangkau. Ini memerlukan investasi besar dan komitmen politik yang kuat untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang memadai,” jelas Rano Karno, menekankan pentingnya layanan transportasi publik yang prima.
Rano Karno berharap dengan penetapan 2026 sebagai tahun penguatan program, akan ada akselerasi signifikan dalam penyelesaian masalah-masalah kronis tersebut. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk turut serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
