JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto menempatkan pemulihan hunian warga terdampak bencana sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada 06 February 2026, Mendagri Tito mengindikasikan bahwa komitmen tersebut akan diwujudkan melalui mobilisasi nasional yang menyeluruh, melibatkan berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.
Pernyataan ini muncul di tengah frekuensi bencana alam yang tinggi di Indonesia, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor, yang kerap meninggalkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Presiden Prabowo, melalui Mendagri, menekankan pentingnya respons yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk memastikan para korban dapat kembali memiliki hunian yang layak dan aman.
Komitmen Mobilisasi Nasional dan Sinergi Lintas Sektor
Mendagri Tito menjelaskan bahwa “mobilisasi nasional” yang dimaksud mencakup pengerahan sumber daya dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif dari sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan akan menjadi garda terdepan dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan fokus pada manajemen risiko dan data. Kementerian Sosial juga akan memainkan peran krusial dalam pendampingan dan dukungan psikososial bagi para penyintas.
Presiden Prabowo memiliki komitmen teguh bahwa tidak ada satu pun warga negara yang dibiarkan tanpa atap di atas kepala mereka setelah dilanda bencana. Ini bukan hanya janji, tetapi arahan strategis yang akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, ujar Mendagri Tito. Beliau menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan program ini, dengan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam identifikasi kebutuhan dan distribusi bantuan di lapangan.
Ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa. Presiden akan memastikan bahwa sumber daya, baik anggaran maupun tenaga, dimaksimalkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruasi hunian, seraya memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan bencana, tegas Mendagri Tito.
Strategi Pemulihan Berkelanjutan dan Berbasis Resiliensi
Lebih lanjut, Mendagri Tito memaparkan bahwa pemulihan hunian tidak hanya sekadar membangun kembali, melainkan juga berlandaskan pada prinsip build back better and safer (membangun kembali lebih baik dan lebih aman). Hal ini mencakup penerapan standar bangunan tahan gempa, penataan ulang kawasan rawan bencana, serta edukasi masyarakat tentang mitigasi risiko. Data terkini mengenai jumlah dan lokasi hunian yang rusak parah akan menjadi dasar bagi perencanaan yang akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah juga akan mendorong inovasi dalam material bangunan yang ramah lingkungan dan terjangkau, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan. Anggaran khusus akan dialokasikan untuk program ini, didukung oleh dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta potensi kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional.
Dengan inisiatif strategis ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berharap dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh warga terdampak bencana, sekaligus meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi tantangan bencana alam di masa mendatang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
