Jakarta – Menteri Pertahanan sekaligus salah satu bakal calon presiden, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyoroti kompleksitas dalam menjaga ketertiban selama demonstrasi publik. Ia mengakui bahwa tugas mengamankan aksi unjuk rasa bukanlah hal yang mudah, namun pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya aparat keamanan untuk selalu bertindak secara proporsional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah diskursus panjang mengenai keseimbangan antara hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kewajiban negara untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menindak aparat yang terbukti melanggar aturan, dengan sejumlah sanksi telah diberikan kepada oknum yang terbukti tidak bekerja secara profesional.
Tantangan dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Pengamanan demonstrasi seringkali menjadi medan yang penuh tantangan bagi aparat kepolisian dan institusi keamanan lainnya. Dalam situasi yang dinamis dan berpotensi memanas, petugas di lapangan dituntut untuk mengambil keputusan cepat yang harus selaras dengan prosedur standar operasional dan prinsip hak asasi manusia. Prabowo, dengan pengalaman panjangnya di bidang keamanan dan pertahanan, memahami betul tekanan serta dilema yang dihadapi aparat.
Ia menyoroti bahwa menjaga agar aksi protes tetap berjalan damai dan tidak berakhir anarkis memerlukan strategi yang matang, kesabaran, serta profesionalisme tingkat tinggi. Namun, ia menekankan bahwa tekanan ini tidak boleh mengikis prinsip dasar penegakan hukum yang adil dan humanis. Kehadiran aparat haruslah menjadi penjamin ketertiban, bukan pemicu konflik atau pelanggaran hak-hak dasar warga negara.
Dalam konteks demokrasi, hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah pilar penting. Oleh karena itu, peran aparat dalam mengelola demonstrasi sangat krusial; mereka harus mampu memfasilitasi ekspresi publik sambil tetap menjaga keamanan semua pihak yang terlibat, termasuk para demonstran, masyarakat umum, dan fasilitas publik.
Komitmen Pemerintah dan Sanksi Tegas bagi Pelanggar
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menindak tegas setiap oknum aparat yang terbukti melanggar aturan dan kode etik dalam pengamanan demonstrasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan negara.
Sejumlah sanksi, mulai dari sanksi disipliner hingga proses hukum yang lebih serius, telah diberikan kepada aparat yang terbukti melakukan tindakan tidak proporsional atau melampaui batas kewenangan mereka. Proses penindakan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen serius untuk menjaga integritas institusi keamanan dan memastikan perlindungan hak-hak sipil.
“Mengamankan demonstrasi memang tidak mudah. Namun, prinsip proporsionalitas dan tanggung jawab mutlak harus dipegang teguh oleh setiap aparat. Pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran dan akan menindak tegas siapapun yang terbukti tidak bekerja secara profesional,” tegas Prabowo.
Setiap laporan atau aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana aparat dapat menjalankan tugasnya dengan percaya diri namun tetap dalam koridor hukum dan etika, sekaligus menjamin hak-hak sipil masyarakat terlindungi sepenuhnya. Pada 07 September 2025, isu mengenai proporsionalitas aparat dalam pengamanan publik tetap menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan berekspresi di negara demokrasi yang kuat dan matang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
