Jakarta, 28 November 2025 – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kembali mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran menteri dan pejabat negara terkait praktik manipulasi anggaran, khususnya di sektor pendidikan. Dalam sebuah rapat koordinasi internal, Prabowo secara tegas menyoroti adanya indikasi mark up harga barang hingga 150 kali lipat dari harga sebenarnya, menekankan bahwa dirinya memiliki informasi lengkap mengenai penyimpangan tersebut.
Ancaman Mark Up dan Komitmen Anti Korupsi
Pernyataan Prabowo ini merupakan penegasan ulang komitmennya dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas keuangan negara. Ia menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sektor pendidikan, yang kerap menjadi sorotan publik karena vitalitasnya bagi masa depan bangsa, menjadi perhatian khusus dalam peringatan tersebut.
Peringatan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk tidak bermain-main dengan anggaran. Prabowo menegaskan bahwa praktik mark up tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Saya tahu persis bagaimana harga suatu barang yang seharusnya Rp 10 juta bisa dinaikkan sampai 150 kali lipat. Jangan kira saya tidak tahu. Kita akan serius dalam menjaga setiap rupiah anggaran negara, terutama yang berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo dengan nada tegas, sebagaimana dikutip dari sumber internal.
Pernyataan ini mencerminkan pemahamannya yang mendalam terhadap modus-modus penyimpangan anggaran yang kerap terjadi di birokrasi. Dengan menyebutkan angka spesifik dan memberikan peringatan lugas, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya mendatang.
Implikasi dan Harapan Transparansi Anggaran
Peringatan Prabowo ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, ini menjadi pesan kuat bagi calon jajaran menteri dan pejabat yang akan mengisi kabinetnya untuk bekerja dengan integritas tinggi. Kedua, hal ini meningkatkan harapan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif, di mana setiap anggaran dialokasikan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ancaman mark up, terutama di sektor pendidikan, sangat krusial karena berdampak langsung pada kualitas fasilitas belajar, ketersediaan alat peraga, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Jika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan diselewengkan, maka masa depan generasi muda Indonesia yang akan menjadi korbannya.
Para pengamat politik dan ekonomi menyambut baik sikap tegas Prabowo ini, melihatnya sebagai langkah awal yang penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Mereka berharap peringatan ini tidak hanya berhenti pada pernyataan, melainkan diikuti dengan langkah-langkah konkret seperti pengawasan yang lebih ketat, audit independen, serta sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku penyimpangan anggaran. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
