JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menginstruksikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi untuk segera mengerahkan tim respons cepat ke tiga provinsi yang baru-baru ini dilanda bencana alam. Tim tersebut ditugaskan khusus untuk membantu pemulihan administrasi kependudukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perintah ini muncul sebagai respons cepat pemerintah pusat terhadap dampak kerusakan parah akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang telah melanda wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Kerugian bukan hanya berupa infrastruktur fisik, tetapi juga dokumen-dokumen penting milik masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana.
Respons Cepat Demi Pemulihan Hak Sipil
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, termasuk dalam aspek administrasi kependudukan. Hilangnya dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, atau Akta Kematian dapat menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan hak pilih.
“Kami tidak ingin masyarakat yang sudah terdampak bencana kembali kesulitan hanya karena masalah administrasi kependudukan. Dokumen identitas adalah hak dasar yang harus kami pastikan ketersediaannya, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Tim Dukcapil harus bekerja proaktif dan menjangkau langsung warga di lokasi bencana,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, 11 December 2025.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan kesiapan timnya untuk segera berangkat ke lokasi. “Kami telah menyiapkan tim khusus yang terlatih untuk penanganan kondisi darurat. Mereka akan membawa peralatan mobile untuk dapat melakukan pendataan dan penerbitan dokumen di lokasi bencana atau posko pengungsian,” jelas Teguh.
Fokus Misi Tim Dukcapil di Lapangan
Misi utama tim Dukcapil di tiga provinsi tersebut akan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap warga yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak. Ini termasuk KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta-akta penting lainnya. Kedua, memberikan layanan penerbitan ulang dokumen secara cepat dan gratis bagi korban bencana.
Selain itu, tim juga akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan data kependudukan pasca-bencana tetap akurat dan mutakhir. Hal ini krusial untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Kehadiran tim Dukcapil diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memungkinkan mereka untuk segera memulai proses pemulihan hidup tanpa terhambat oleh masalah administrasi kependudukan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, bahkan di tengah situasi darurat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
