Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Gizi
Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) menggelar pertemuan krusial pada 22 November 2025 untuk membahas kebutuhan mendesak akan Ahli Gizi Makanan Berbasis Gizi (MBG) dan percepatan implementasi Sistem Layanan Holistik Sehat (SLHS) di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata.
Pertemuan yang diselenggarakan ini melibatkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Fokus utama diskusi adalah penghitungan kebutuhan riil Ahli Gizi MBG yang kompeten dan strategi distribusi serta penempatan mereka secara efektif, terutama di daerah-daerah dengan prevalensi masalah gizi tinggi dan akses layanan kesehatan terbatas.
Seorang perwakilan dari Kemenko PMK, yang meminta tidak disebutkan namanya, menekankan pentingnya sinergi ini dalam mencapai target pembangunan kesehatan nasional.
“Kebutuhan akan ahli gizi yang terampil sangat krusial dalam program-program percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Pertemuan ini adalah langkah nyata untuk memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat akar rumput dengan dukungan tenaga profesional yang memadai,” ujarnya.
Pembahasan intensif juga mencakup standar kompetensi yang dibutuhkan bagi Ahli Gizi MBG agar dapat memberikan pelayanan gizi yang optimal sesuai dengan tantangan dan karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan program-program gizi yang dijalankan pemerintah memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan.
Percepatan SLHS dan Dampaknya bagi Masyarakat
Selain pembahasan mengenai ahli gizi, percepatan Sistem Layanan Holistik Sehat (SLHS) juga menjadi agenda prioritas. SLHS dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, hingga rehabilitasi, dengan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Tujuannya adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, terkoordinasi, dan berkualitas tinggi.
DPP Persagi, melalui Ketua Umumnya, Dr. Sri Rahayu, M.Sc.PH., menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa ketersediaan ahli gizi yang memadai adalah tulang punggung keberhasilan SLHS, terutama dalam edukasi gizi dan intervensi spesifik untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.
“Ahli gizi bukan hanya bertugas menghitung kalori, tetapi lebih dari itu, mereka adalah garda terdepan dalam membentuk pola makan sehat masyarakat, mencegah penyakit tidak menular, dan memastikan pertumbuhan optimal anak-anak. Melalui SLHS, peran mereka akan semakin terintegrasi dan berdampak luas dalam upaya mencapai kesehatan masyarakat yang paripurna,” jelas Sri Rahayu.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan diimplementasikan sebagai kebijakan nasional. Ini mencakup penyusunan peta jalan penempatan ahli gizi secara merata di fasilitas kesehatan primer dan sekunder, serta peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan bagi para ahli gizi. Diharapkan, hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret, termasuk alokasi anggaran dan penyusunan peta jalan penempatan ahli gizi secara merata. Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas gizi dan layanan kesehatan yang inklusif.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
