Menteri Pertanian Amran Sulaiman 28 November 2025 mengumumkan tindakan tegas terhadap praktik penyalahgunaan wewenang di lingkup kementeriannya. Seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) diberhentikan secara tidak hormat setelah terbukti melakukan pemerasan terhadap para petani, terutama terkait dengan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor. Pungutan liar yang bervariasi tersebut mencapai angka fantastis, merugikan petani hingga ratusan juta rupiah per unit.
Ketegasan Menteri dan Modus Operandi Pemerasan
Dalam keterangannya, Amran menjelaskan bahwa modus operandi pemerasan ini bervariasi, dengan besaran pungutan liar yang diminta mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk satu unit traktor. Lebih mengejutkan lagi, ada laporan permintaan yang mencapai angka Rp 600 juta, sebuah jumlah yang sangat membebani petani yang seharusnya menerima bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Praktik semacam ini, menurut Menteri Amran, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menghancurkan semangat para petani.
Tindakan tegas ini diambil segera setelah adanya laporan valid dan bukti yang kuat mengenai keterlibatan pegawai tersebut. Menteri Amran menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk komitmen tanpa kompromi terhadap integritas Kementan dan kesejahteraan petani, yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Kami tidak akan main-main dengan praktik pemerasan yang merugikan petani dan mencoreng nama baik Kementan. Begitu ada laporan valid dan bukti yang kuat, kami langsung bertindak tegas dan mencopot oknum tersebut. Ini adalah peringatan bagi siapa pun yang berani bermain-main dengan hak-hak petani,” ujar Amran dengan nada serius.
Mencegah Korupsi, Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional
Insiden pemecatan ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa setiap program bantuan tepat sasaran, khususnya di sektor pertanian yang vital bagi ketahanan pangan nasional. Praktik pemerasan semacam ini tidak hanya menghambat penyaluran bantuan tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Pemerintah menyadari bahwa petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan dukungan penuh tanpa hambatan birokrasi atau pungutan liar. Kementan berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk membuka kanal pelaporan bagi masyarakat dan petani yang mengalami praktik serupa, guna memastikan setiap bantuan mencapai tangan yang berhak.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kementan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pemecatan pegawai Kementan ini adalah sinyal kuat dari Menteri Amran bahwa tidak ada toleransi bagi praktik korupsi. Fokus utama adalah memastikan petani dapat bekerja dengan tenang dan produktif, tanpa bayang-bayang pemerasan yang merugikan, demi mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
