Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan kritik tajam terkait kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyediaan logistik makanan di area bencana. Sorotan Purbaya tertuju pada praktik BNPB yang disebutnya hanya memfokuskan bantuan konsumsi bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas dalam penanganan bencana. Pernyataan Purbaya yang cenderung lugas, “Jangan pelit-pelit lu!” menjadi penekanan atas pentingnya distribusi bantuan yang lebih merata dan inklusif dalam operasi kemanusiaan.
Latar Belakang dan Sorotan Menkeu
Keterkejutan Menkeu Purbaya muncul setelah mengamati pola distribusi logistik di lapangan. Ia merasa prihatin bahwa bantuan pangan yang disediakan BNPB secara eksklusif hanya dialokasikan untuk personel keamanan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan relawan lain, warga terdampak, atau bahkan tim dari kementerian/lembaga lain yang turut serta dalam operasi kemanusiaan. Menurutnya, efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari mobilisasi personel, tetapi juga dari jangkauan dan kualitas bantuan yang diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat.
Sebagai lembaga garis depan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, BNPB memiliki mandat untuk mengkoordinasikan seluruh upaya, termasuk distribusi bantuan dasar. Namun, fokus distribusi logistik yang terlalu sempit ini dinilai Purbaya dapat menghambat sinergi antarpihak dan bahkan menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi bencana. Purbaya menekankan bahwa sumber daya yang ada seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung seluruh elemen yang berkontribusi dalam penanganan krisis.
Implikasi dan Harapan Perbaikan
Kebijakan distribusi logistik yang eksklusif ini berpotensi menimbulkan beberapa implikasi negatif. Pertama, relawan non-TNI/Polri atau tim SAR swasta mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan asupan makanan yang memadai, padahal peran mereka seringkali krusial di garis depan penanganan bencana. Kedua, dapat terjadi ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan, terutama jika sumber daya bantuan lainnya terbatas. Ketiga, pesan Purbaya juga menyiratkan perlunya manajemen anggaran yang lebih bijak dan responsif terhadap kondisi darurat di lapangan, mengingat Kementerian Keuangan adalah pemegang kunci anggaran negara.
Frasa “Jangan pelit-pelit lu!” dari Purbaya dapat diinterpretasikan sebagai desakan untuk tidak hanya melihat anggaran sebagai angka, tetapi sebagai alat untuk menyelamatkan dan membantu lebih banyak jiwa serta memulihkan kondisi pasca-bencana secara komprehensif. Pemerintah, melalui BNPB, diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran bencana untuk memastikan seluruh elemen yang bekerja dan terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik yang layak, tidak terkecuali.
Pernyataan Purbaya ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa dalam situasi darurat, solidaritas dan distribusi bantuan yang adil adalah kunci utama untuk mempercepat proses pemulihan dan meminimalisir penderitaan warga.
Insiden ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) BNPB terkait distribusi logistik di lokasi bencana. Kolaborasi antara kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, dan organisasi kemanusiaan perlu ditingkatkan, didukung dengan kebijakan logistik yang adaptif dan inklusif. Diharapkan, kritik dari Menkeu Purbaya ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan berkelanjutan demi pelayanan bencana yang lebih prima di Indonesia, terutama mengingat tantangan bencana yang terus meningkat di tanah air. Perkembangan lebih lanjut terkait respons BNPB terhadap kritik ini masih dinantikan hingga 30 December 2025.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
