JAKARTA, 03 January 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., memberikan arahan langsung kepada ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan diberangkatkan untuk membantu penanganan dampak bencana alam di Provinsi Aceh. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya praja tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga menerapkan ilmu pemerintahan yang telah dipelajari untuk mendukung pemulihan pascabencana secara holistik.
Pelepasan praja IPDN yang berasal dari berbagai tingkat dan jurusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam merespons cepat kondisi di daerah yang terdampak bencana, khususnya di Aceh yang beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan berat akibat bencana banjir dan tanah longsor. Para praja diharapkan menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah daerah setempat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peran Strategis Praja dalam Penanganan Bencana
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penugasan ini bukan sekadar kegiatan sosial biasa, melainkan sebuah medan pengabdian yang menguji kompetensi dan integritas praja sebagai calon aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta para praja untuk berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah, mulai dari level desa hingga provinsi, dalam upaya pendataan korban, distribusi bantuan, hingga perencanaan jangka pendek pemulihan.
Kalian adalah calon-calon pemimpin pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, tugas di Aceh ini adalah laboratorium nyata untuk mengaplikasikan ilmu administrasi publik, manajemen bencana, serta kepemimpinan yang telah kalian dapatkan di kampus, ujar Mendagri dalam sambutannya.
“Ini bukan sekadar tugas fisik, melainkan kesempatan emas untuk mengaplikasikan teori yang telah kalian pelajari di bangku kuliah. Ingat, inti dari pemerintahan adalah pelayanan publik, dan di sinilah kalian diuji. Jadikan pengalaman ini bekal berharga untuk menjadi birokrat yang tanggap, cakap, dan berempati.”
Tito juga mengingatkan pentingnya aspek komunikasi dan empati dalam berinteraksi dengan masyarakat terdampak. Ia berpesan agar praja mampu membangun kepercayaan publik dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan warga dalam setiap tahapan penanganan bencana. Praja juga diminta untuk tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga mulai memikirkan langkah-langkah mitigasi bencana di masa depan berdasarkan analisis dan data yang mereka kumpulkan di lapangan.
Pengembangan Kapasitas dan Sinergi Pemerintahan
Penugasan praja IPDN ke daerah bencana seperti Aceh juga menjadi bagian integral dari program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan. Melalui pengalaman langsung ini, diharapkan praja dapat memahami kompleksitas masalah di lapangan, mengasah kemampuan problem-solving, serta membangun jaringan kerja yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan.
Rektor IPDN, dalam kesempatan terpisah, menyampaikan bahwa para praja telah dibekali dengan pelatihan khusus terkait manajemen bencana, psikologi sosial, dan keterampilan teknis lainnya yang relevan. Kami memastikan para praja siap secara mental dan fisik untuk menghadapi tantangan di lapangan. Kurikulum IPDN memang dirancang untuk mencetak aparatur yang adaptif dan siap mengabdi di mana pun dibutuhkan, termasuk dalam kondisi darurat, jelasnya.
Diharapkan, kehadiran praja IPDN di Aceh tidak hanya meringankan beban pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga menjadi contoh sinergi positif antara lembaga pendidikan tinggi dan kebutuhan riil negara dalam menghadapi berbagai tantangan. Setelah menyelesaikan masa penugasan, praja diharapkan membawa pulang pengalaman berharga yang akan memperkaya perspektif mereka sebagai calon pemimpin pemerintahan masa depan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
