Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di 214 wilayah untuk aktif berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait dalam mendukung penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Imbauan ini bertujuan krusial untuk mengendalikan gejolak harga beras yang belakangan menjadi sorotan utama di tingkat nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Pernyataan Mendagri tersebut menyoroti urgensi sinergi lintas sektor guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan pokok, khususnya beras, yang merupakan penyumbang inflasi signifikan. Kenaikan harga beras secara berkesinambungan telah membebani daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga intervensi pemerintah menjadi sangat vital.
Fokus Stabilitas Harga Pangan Nasional
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa peran Pemda tidak hanya terbatas pada koordinasi, melainkan juga pada implementasi konkret di lapangan. Dukungan Pemda diharapkan meliputi fasilitasi jalur distribusi, pengawasan terhadap praktik penimbunan, serta pemastian harga jual di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Program SPHP, yang dijalankan oleh Perum Bulog, dirancang sebagai bantalan (buffer) untuk menyangga fluktuasi harga beras di pasar. Dengan pasokan beras SPHP yang optimal dan tersebar luas, diharapkan tekanan inflasi dari sektor pangan dapat diredam secara efektif. Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi yang didorong oleh harga pangan, termasuk beras, memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari semua level pemerintahan.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing. Tanpa dukungan aktif Pemda, program SPHP Bulog tidak akan berjalan maksimal, ujar Mendagri Tito Karnavian pada 04 September 2025 di Jakarta. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga menyangkut kesejahteraan dan ketenangan masyarakat. Kita harus pastikan beras tersedia dan harganya terjangkau bagi semua.
Koordinasi Lintas Sektor dan Dampak Ekonomi
Dukungan Pemda diharapkan bersinergi dengan instansi lain seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, hingga aparat keamanan untuk memastikan kelancaran distribusi dari gudang Bulog hingga ke tangan konsumen akhir. Ini termasuk pemantauan stok di pasar tradisional, toko ritel modern, dan sentra-sentra penjualan beras lainnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk menjaga indikator makro ekonomi tetap stabil, di tengah tantangan global dan domestik. Kenaikan harga beras yang tak terkendali dapat memicu efek domino pada harga komoditas lain dan pada akhirnya menurunkan daya beli, menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kita tidak bisa berkompromi dengan kenaikan harga pangan pokok yang membebani rakyat. Seluruh kepala daerah harus menjadikan ini prioritas utama, memastikan seluruh jajaran birokrasi bekerja keras mengawal proses penyaluran beras SPHP di 214 daerah yang menjadi fokus. Koordinasi intensif antara Bulog, Bapanas, dan Pemda adalah kunci keberhasilan kita bersama, tegas Mendagri.
Penyaluran beras SPHP ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek dan menengah untuk menstabilkan harga, sekaligus memberikan kepastian pasokan bagi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemda, diharapkan target penyaluran dapat tercapai, dan gejolak harga beras yang sempat meresahkan dapat segera diatasi, demi terciptanya ketahanan pangan yang lebih baik di seluruh pelosok negeri.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
