MAGELANG – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang atas inisiatif luar biasa dalam memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Model pendekatan ini tidak hanya dianggap krusial untuk validitas data, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kepekaan sosial di lingkungan birokrasi, sehingga layak menjadi percontohan nasional bagi daerah lain.
Inisiatif yang digagas Bupati Magelang ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola data yang akurat dan responsif. Ribuan ASN dikerahkan secara langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat program-program kesejahteraan sosial. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan data, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan.
Pentingnya Akurasi Data Kesejahteraan Sosial
Akurasi DTKS merupakan fondasi utama bagi efektivitas program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Data yang tidak valid atau usang dapat mengakibatkan salah sasaran bantuan, ketidakadilan distribusi, hingga pemborosan anggaran negara. Di sisi lain, data yang mutakhir dan akurat memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat guna, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.
Selama ini, pemutakhiran DTKS seringkali menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, metode pendataan yang kurang optimal, hingga dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Keterlibatan aktif ASN dari berbagai instansi di Magelang menjadi solusi inovatif untuk mengatasi hambatan tersebut, memanfaatkan potensi sumber daya manusia pemerintah daerah secara maksimal.
Magelang sebagai Model Peningkatan Sensitivitas Sosial ASN
Menteri Sosial Gus Ipul secara khusus menyoroti manfaat ganda dari model pendataan yang diterapkan di Magelang. Selain menghasilkan data yang lebih akurat, proses ini juga berfungsi sebagai pendidikan lapangan bagi para ASN, melatih kepekaan sosial dan pemahaman mereka terhadap realitas kehidupan masyarakat miskin dan rentan. Interaksi langsung dengan warga di pelosok desa, mendengarkan keluh kesah, serta melihat langsung kondisi mereka, dapat menumbuhkan empati dan kesadaran akan urgensi pelayanan publik yang prima.
“Keterlibatan ASN dalam pendataan seperti yang dilakukan di Magelang ini tidak hanya esensial untuk memperoleh data yang valid dan tepercaya, melainkan juga sebuah proses krusial untuk melatih dan meningkatkan kepekaan sosial para abdi negara. Model ini, dengan segala manfaatnya, patut untuk diadopsi dan direplikasi oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia sebagai upaya bersama menuju tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berempati,” tegas Gus Ipul dalam pernyataannya baru-baru ini di 14 October 2025.
Dengan adanya peningkatan kepekaan sosial, diharapkan para ASN dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan publik dengan orientasi yang lebih kuat pada kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sekadar menjalankan prosedur. Hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang melayani, profesional, dan berintegritas.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyatakan siap memberikan dukungan teknis dan fasilitasi bagi daerah lain yang berminat mengadopsi model serupa. Keberhasilan Magelang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk terus berinovasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan.
Pemutakhiran DTKS secara berkala dan partisipatif seperti yang dicontohkan Magelang adalah langkah progresif menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan adil, di mana setiap warga negara mendapatkan haknya atas perlindungan sosial yang layak.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
