Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 June 2025 secara resmi memberlakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 13 individu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank milik negara. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proses penyidikan yang tengah berjalan, sekaligus mencegah para pihak yang relevan untuk menghindari panggilan pemeriksaan atau berpotensi menghilangkan barang bukti.
Penyidikan Efektif dan Potensi Kerugian Negara
Pencegahan ke luar negeri ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mempercepat pengungkapan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Ke-13 orang yang dicegah tersebut disinyalir memiliki peran vital dalam skandal pengadaan mesin EDC, baik dari pihak internal bank maupun vendor penyedia jasa. Identitas lengkap para pihak yang dicegah belum dirilis secara resmi oleh KPK, namun diduga melibatkan pejabat tinggi bank, staf pengadaan, serta direksi perusahaan rekanan.
KPK menekankan bahwa pencegahan ini adalah prosedur standar dalam proses penyidikan suatu perkara besar. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua pihak yang diperlukan dapat dimintai keterangan dan kooperatif selama tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan indikasi penyimpangan dalam proses tender dan implementasi pengadaan ribuan unit mesin EDC yang ditujukan untuk meningkatkan layanan perbankan digital kepada nasabah.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa pencegahan ini adalah bagian dari prosedur standar untuk memastikan para pihak terkait dapat kooperatif selama proses penyidikan. “Kami membutuhkan kehadiran mereka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pencegahan ini bukan berarti status mereka sudah sebagai tersangka, namun sebagai langkah antisipatif agar proses penegakan hukum berjalan tanpa hambatan,” ujar Ali Fikri dalam keterangan pers yang diterima awak media.
Latar Belakang Kasus dan Dampak Potensial
Dugaan korupsi ini disinyalir melibatkan manipulasi spesifikasi teknis, penggelembungan harga (mark-up) yang signifikan, serta potensi transaksi fiktif dalam pengadaan ribuan unit mesin EDC yang seharusnya mendukung layanan perbankan digital. Proyek pengadaan ini memiliki nilai kontrak yang fantastis, dan indikasi kerugian negara ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan plat merah.
Penyidik KPK telah mengumpulkan sejumlah alat bukti awal, termasuk dokumen-dokumen kontrak, laporan keuangan, dan keterangan dari beberapa saksi. Dengan dicegahnya 13 orang tersebut, KPK berharap dapat menggali informasi lebih dalam dan memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik rasuah ini. Tidak tertutup kemungkinan, jumlah pihak yang terlibat atau dicegah bisa bertambah seiring berjalannya penyidikan.
KPK menyatakan akan terus mendalami kasus ini melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan kasus dan mendukung upaya KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
