Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tidak menyepelekan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi dampak bibit siklon tropis 93S. Fenomena meteorologi ini diprediksi akan memicu gelombang tinggi dan cuaca ekstrem, mengancam keselamatan pelayaran dan aktivitas maritim di kawasan tersebut.
Ancaman Gelombang Tinggi dan Cuaca Ekstrem
Menurut data terkini dari BMKG yang dirilis pada 12 December 2025, bibit siklon tropis 93S teridentifikasi bergerak di sekitar Samudra Hindia bagian tenggara, memiliki potensi untuk berkembang menjadi siklon tropis penuh dalam beberapa hari ke depan. Meskipun masih dalam fase bibit, pengaruhnya sudah mulai terasa, terutama di perairan selatan Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT. Prakiraan BMKG menunjukkan, gelombang laut di area tersebut berpotensi mencapai ketinggian signifikan, diperkirakan antara 2,5 hingga 4 meter, bahkan di titik-titik tertentu bisa mencapai 4-6 meter.
Potensi gelombang tinggi ini berisiko besar bagi kapal-kapal nelayan tradisional, kapal feri, serta pelayaran kapal besar. Selain itu, fenomena ini juga berpotensi menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di beberapa wilayah pesisir, yang dapat memicu banjir rob atau abrasi pantai. Kondisi ini memerlukan kesiapsiagaan ekstra dari seluruh pihak terkait, mengingat riwayat dampak bencana serupa di masa lalu.
Komisi V DPR: Jangan Abai, Prioritaskan Mitigasi
Menanggapi peringatan ini, anggota Komisi V DPR RI, [Nama Anggota Komisi V – jika ada, jika tidak, gunakan “seorang perwakilan Komisi V”], mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan. Ia menekankan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan betapa berbahayanya mengabaikan peringatan dini dari lembaga kompeten seperti BMKG.
“Kita tidak boleh denial atau menyepelekan peringatan BMKG. Bibit siklon 93S ini bukan hanya sekadar gangguan cuaca biasa, tetapi berpotensi memicu bencana maritim yang serius. Keselamatan nelayan, pelayaran, dan masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama. Mitigasi dini adalah kunci untuk meminimalkan dampak negatif,” ujar seorang perwakilan Komisi V DPR RI dalam keterangan persnya pada 12 December 2025.
Desakan dari Komisi V ini mencerminkan urgensi untuk segera mengaktifkan langkah-langkah mitigasi. Koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, dan pemerintah daerah setempat diharapkan dapat berjalan efektif. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan dan operator kapal, mengenai rute aman dan penundaan aktivitas melaut jika diperlukan, menjadi krusial. Selain itu, penyiapan logistik darurat dan jalur evakuasi juga perlu diidentifikasi dan disiapkan sedini mungkin.
Dampak tidak langsung juga perlu diperhitungkan, seperti gangguan pada sektor perikanan dan pariwisata bahari yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak wilayah pesisir. Oleh karena itu, langkah preventif tidak hanya soal keselamatan jiwa, tetapi juga menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti peringatan ini dengan menyusun rencana kontingensi. Pemantauan intensif terhadap perkembangan bibit siklon 93S oleh BMKG akan terus dilakukan. Masyarakat diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca dari sumber resmi dan mematuhi instruksi dari pihak berwenang demi menjaga keselamatan dan mengurangi risiko dampak buruk fenomena ini.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
