JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menorehkan catatan gemilang dengan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, sebuah posisi yang berhasil dipertahankan selama dua tahun berturut-turut. Capaian ini menjadi indikator positif bagi reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air, seperti diungkapkan oleh lembaga survei terkemuka Indikator Politik Indonesia.
Analisis Indikator Politik Indonesia
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung telah mencapai angka tertinggi dibandingkan lembaga hukum lainnya. Menurut Burhanuddin, posisi puncak ini bukan sekadar kebetulan, melainkan buah dari strategi dan konsistensi Kejaksaan dalam menangani berbagai kasus korupsi berskala besar yang sempat menghebohkan publik.
“Konsistensi Kejaksaan Agung dalam membongkar dan menindak tegas kasus-kasus korupsi besar telah menjadi faktor kunci yang mendongkrak kepercayaan publik,” ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi publik pada 08 February 2026. Ia menambahkan, masyarakat merasakan adanya keberpihakan hukum yang nyata terhadap kepentingan negara dan rakyat, terutama dalam pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi.
Survei Indikator Politik Indonesia secara rutin mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi negara, termasuk lembaga penegak hukum. Hasil terbaru menunjukkan tren positif yang signifikan untuk Kejaksaan Agung, melampaui capaian institusi penegak hukum lainnya.
Dampak Penanganan Korupsi Besar dan Tantangan ke Depan
Penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan figur-figur penting dan kerugian negara triliunan rupiah telah menjadi sorotan utama yang membangun citra positif Kejaksaan Agung. Kasus-kasus ini, yang seringkali melibatkan sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan keuangan, dianggap sebagai ujian bagi integritas dan keberanian aparat penegak hukum.
“Masyarakat menghargai upaya serius Kejaksaan dalam membongkar jejaring korupsi yang kompleks dan berani menyentuh pihak-pihak yang sebelumnya dianggap ‘tak tersentuh’. Ini memberikan harapan baru akan tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia,” tegas Burhanuddin Muhtadi, menyoroti dampak psikologis dan sosial dari penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Selain fokus pada penindakan, Kejaksaan juga dinilai berhasil dalam mengoptimalkan upaya penyelamatan aset negara hasil korupsi. Langkah ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada pemulihan keuangan negara yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Meskipun demikian, tantangan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kepercayaan publik tetap besar. Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah penegakan hukum. Integritas internal dan adaptasi terhadap modus operandi kejahatan yang semakin kompleks juga menjadi kunci untuk menjaga momentum positif ini di masa mendatang.
Public relations yang efektif dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat juga menjadi elemen penting agar setiap capaian dan progres Kejaksaan dapat tersampaikan dengan baik, membangun pemahaman dan dukungan berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
