Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tata Maulana, kini berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta setelah diterbangkan dari Riau pada 04 November 2025. Kehadirannya di lembaga antirasuah ini adalah bagian dari rangkaian penyelidikan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Tata Maulana digelandang ke KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Menurut informasi yang dihimpun, Tata Maulana akan menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek-proyek daerah di Riau yang melibatkan Abdul Wahid. Hingga berita ini diturunkan, status Tata Maulana masih sebagai pihak yang dimintai keterangan guna memperjelas peran dan pengetahuannya dalam kasus korupsi tersebut. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengurai benang merah keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal rasuah yang mencoreng citra pemerintahan daerah tersebut.
OTT terhadap Gubernur Abdul Wahid terjadi beberapa waktu lalu dan telah menjadi sorotan nasional. KPK menduga adanya praktik rasuah besar-besaran yang melibatkan pejabat tinggi daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penangkapan ini merupakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi yang terstruktur dan masif.
Membongkar Jaringan Korupsi di Riau
KPK terus berupaya membongkar tuntas jaringan korupsi yang diduga melibatkan Abdul Wahid. Pemeriksaan terhadap Tata Maulana ini menandakan bahwa KPK tidak hanya berhenti pada penangkapan utama, melainkan terus menggali informasi untuk menemukan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya menegaskan komitmen lembaga antirasuah ini untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Penyidik KPK juga sedang mendalami aliran dana dan komunikasi antara para terduga pelaku. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan seiring dengan pengembangan kasus ini. Proses penyelidikan yang ketat ini diharapkan dapat mengungkap modus operandi serta pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik korupsi tersebut, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta maupun politisi lainnya.
Respons Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui Sekretaris Jenderal, Hasanuddin Wahid, menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Pihak partai menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga anti-rasuah tersebut. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum di KPK. PKB menjunjung tinggi supremasi hukum dan akan kooperatif jika dibutuhkan,” ujar Hasanuddin Wahid saat dihubungi terpisah.
PKB juga menyatakan bahwa jika Tata Maulana terbukti secara hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi, partai tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemecatan dari keanggotaan partai. Hal ini sesuai dengan pakta integritas dan komitmen PKB dalam memberantas korupsi di segala lini, serta menjaga nama baik partai dari praktik-praktik tercela.
“Kami terus bekerja keras untuk mengungkap setiap fakta dan bukti dalam kasus ini. Setiap pihak yang dipanggil akan dimintai keterangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami pastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel demi tegaknya keadilan.”
— Ali Fikri, Juru Bicara KPK.
Kasus yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid dan menyeret nama Tata Maulana ini menjadi sorotan publik, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggara negara. Penyelidikan KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia, serta menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik lainnya.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
