Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas nama seluruh 580 anggota legislatif di Senayan. Pernyataan ini menegaskan komitmen DPR untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara menyeluruh, menyusul sorotan publik yang intens terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut.
Permintaan maaf ini datang di tengah gelombang kritik dan desakan dari berbagai elemen masyarakat terkait efektivitas kerja DPR, khususnya dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Data dari berbagai survei independen seringkali menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang perlu ditingkatkan, menjadi indikator krusial bagi legitimasi lembaga demokrasi ini.
Beberapa isu yang kerap menjadi sorotan antara lain proses pembahasan undang-undang yang dianggap kurang transparan, absensi anggota dalam rapat-rapat penting, hingga efektivitas pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi maupun kanal-kanal komunikasi lainnya menjadi faktor pendorong utama di balik janji perbaikan ini.
Komitmen Perbaikan Menyeluruh
Dalam pernyataannya, Dasco menekankan bahwa permintaan maaf ini bukan sekadar retorika, melainkan awal dari langkah konkret yang akan segera diimplementasikan oleh seluruh anggota dewan.
“Kami meminta maaf atas nama 580 anggota DPR RI, dan permintaan maaf ini akan dibarengi dengan evaluasi serta perbaikan kerja secara menyeluruh,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta, pada 03 September 2025.
Evaluasi yang dimaksud direncanakan mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi proses legislasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui partisipasi ahli dan publik, hingga penguatan fungsi pengawasan terhadap eksekutif untuk memastikan implementasi kebijakan yang akuntabel. Transparansi anggaran dan akuntabilitas kinerja individu anggota juga diprediksi akan menjadi fokus utama dalam agenda perbaikan internal lembaga legislatif ini.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Langkah evaluasi dan perbaikan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi DPR untuk merestorasi kepercayaan publik yang sempat terkikis. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Anita Sari, dalam wawancara terpisah, menyatakan bahwa janji ini harus diikuti dengan bukti nyata di lapangan.
“Publik tidak hanya butuh permintaan maaf, tetapi juga melihat perubahan signifikan dalam cara kerja DPR. Reformasi internal yang substansial, peningkatan kehadiran dalam setiap agenda kerja, serta fokus yang konsisten pada kepentingan rakyat adalah kunci utama untuk merebut kembali hati masyarakat,” tutur Dr. Anita.
DPR diharapkan dapat menyusun peta jalan perbaikan yang jelas dengan target terukur, serta secara berkala melaporkan progresnya kepada masyarakat. Peningkatan komunikasi dengan konstituen, penyerapan aspirasi secara lebih proaktif melalui berbagai platform, dan membuka ruang dialog yang lebih luas juga menjadi poin penting dalam agenda perbaikan. Masyarakat menantikan realisasi konkret dari janji-janji yang disampaikan, demi terwujudnya lembaga legislatif yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
