JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk melegalkan penyelenggaraan ibadah umrah secara mandiri telah memicu berbagai respons di kalangan pelaku usaha perjalanan haji dan umrah. Kekhawatiran akan menurunnya permintaan terhadap jasa biro travel pun menyeruak. Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ashari, segera memberikan klarifikasi dan jaminan, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk mematikan usaha travel, melainkan sebagai upaya memperluas akses dan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat.
Pernyataan Ashari, yang disampaikan pada 26 October 2025, bertujuan untuk menenangkan kekhawatiran yang timbul di sektor industri travel. Ia menekankan bahwa meskipun jemaah memiliki opsi untuk mengurus perjalanan umrahnya secara independen, kebutuhan akan jasa profesional tetap tinggi dan bahkan esensial untuk menjamin kelancaran serta keamanan ibadah.
Fleksibilitas Jemaah dan Esensi Jasa Profesional
Ashari menjelaskan bahwa legalisasi umrah mandiri merupakan langkah progresif pemerintah untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pilihan bagi individu yang menghendaki perjalanan ibadah yang lebih personal, transparan, dan efisien dalam pengelolaan biaya. Tujuannya adalah membuka pintu lebih lebar bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa terikat sepenuhnya pada paket-paket yang ditawarkan biro perjalanan.
“Kebijakan umrah mandiri ini bukan ancaman bagi industri travel, melainkan dorongan untuk berinovasi. Fleksibilitas yang ditawarkan pemerintah bertujuan untuk memperluas akses jemaah, namun pada saat yang sama, kami meyakini bahwa aspek-aspek krusial seperti visa, akomodasi, transportasi, serta bimbingan manasik yang komprehensif tetap membutuhkan sentuhan profesional dari biro travel. Jasa mereka akan selalu relevan.”
Lebih lanjut, Ashari menggarisbawahi bahwa meskipun aspek logistik dasar seperti tiket pesawat dan penginapan dapat diakses secara daring, pengalaman umrah jauh lebih kompleks. Proses pengurusan visa yang melibatkan Kedutaan Besar Arab Saudi, penyesuaian jadwal transportasi darat di Tanah Suci, hingga mitigasi risiko selama perjalanan, merupakan area di mana keahlian biro travel menjadi sangat vital. Belum lagi aspek bimbingan manasik yang sesuai syariat dan pendampingan di lapangan untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul.
Adaptasi Industri dan Prospek Bisnis Masa Depan
Pemerintah dan DPR melihat legalisasi umrah mandiri sebagai katalisator bagi industri travel untuk beradaptasi dan berkembang. Para pengusaha travel diharapkan tidak hanya terpaku pada model bisnis paket lengkap, tetapi mulai mengembangkan layanan modular atau konsultasi yang dapat melengkapi perjalanan umrah mandiri.
Misalnya, biro travel dapat menawarkan layanan khusus pengurusan visa, reservasi hotel dengan harga korporat, penyewaan transportasi lokal dengan pemandu, atau paket bimbingan manasik pra-keberangkatan. Strategi ini memungkinkan biro travel untuk tetap relevan dan bahkan menjangkau segmen pasar baru yang sebelumnya mungkin merasa terbebani dengan biaya paket lengkap.
Para analis industri sepakat bahwa era umrah mandiri akan mendorong kompetisi yang lebih sehat dan inovasi layanan. Biro travel yang mampu memberikan nilai tambah, pelayanan prima, serta kemampuan mitigasi risiko yang kuat akan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Transformasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah, demi kepentingan jemaah secara keseluruhan. Dengan demikian, industri travel umrah di Indonesia diproyeksikan akan memasuki fase baru yang lebih dinamis dan berorientasi pada kebutuhan konsumen.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
