Banyuwangi kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah terpilih sebagai *pilot project* program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas pemerintah pusat. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak Banyuwangi yang konsisten dalam menerapkan sistem digitalisasi pada berbagai program pemerintah daerah, menjadikannya daerah percontohan bagi inovasi pelayanan publik.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sebuah kesempatan, mengungkapkan optimisme dan harapannya agar uji coba digitalisasi bansos ini dapat berjalan sukses. Ia meyakini bahwa langkah ini akan menjadi solusi konkret untuk menekan berbagai persoalan klasik terkait penyaluran bantuan sosial yang kerap menghantui, seperti ketidaktepatan sasaran hingga potensi penyelewengan.
Keberhasilan Digitalisasi: Fondasi Program Inovatif
Reputasi Banyuwangi sebagai daerah yang progresif dalam pemanfaatan teknologi digital telah terbangun selama bertahun-tahun. Berbagai program pemerintah daerah telah terintegrasi dalam ekosistem digital, mulai dari perizinan, pelayanan kesehatan, hingga pengelolaan data kependudukan. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang diusung dalam setiap implementasi digitalisasi.
Keberhasilan ini pula yang menarik perhatian pemerintah pusat untuk menunjuk Banyuwangi dari ratusan daerah lain sebagai *pilot project* program Digitalisasi Bansos. Sistem digital yang teruji di Banyuwangi diharapkan mampu menghadirkan metode penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan minim celah korupsi. Dengan digitalisasi, data penerima bansos dapat diverifikasi secara real-time, meminimalisir duplikasi data, dan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa program ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak. “Kami berharap digitalisasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi lompatan besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi warga kami. Ini adalah upaya kami untuk membangun sistem yang kuat, yang tahan terhadap berbagai godaan penyimpangan,” ujar Bupati Ipuk dalam keterangannya pada 13 October 2025.
Integritas Penyaluran Bansos: Kebijakan Tegas Bupati Ipuk
Selain fokus pada aspek teknis digitalisasi, komitmen Bupati Ipuk terhadap integritas penyaluran bansos juga patut dicontoh. Ia secara tegas menyatakan tidak akan ada keringanan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pihak manapun yang mencoba-coba mengakali atau memanipulasi data dan proses penyaluran bansos. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Banyuwangi dalam menciptakan tata kelola bantuan sosial yang bersih dan berintegritas.
“Urusan bansos ini menyangkut hajat hidup masyarakat miskin, mereka yang paling membutuhkan. Jadi, tidak ada ruang sedikit pun untuk main-main. Siapa pun, termasuk PNS, yang mencoba mengakali atau menyelewengkan bansos, kami tidak akan segan untuk menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga amanah dan kepercayaan publik.”
Ketegasan Bupati Ipuk ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Banyuwangi berkomitmen penuh untuk memberantas praktik-praktik penyimpangan dalam program bansos. Keberhasilan Banyuwangi sebagai *pilot project* digitalisasi bansos ini diharapkan dapat menjadi model dan inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
