Kuala Lumpur, 04 January 2026 – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara tegas menyerukan pembebasan segera Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores, jika mereka ditahan atau menghadapi ancaman penangkapan. Dalam pernyataannya, Anwar mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Sikap ini menegaskan kembali posisi Malaysia dalam menjunjung tinggi tatanan internasional yang berbasis aturan.
Anwar Soroti Pelanggaran Kedaulatan Internasional
Pernyataan PM Anwar datang di tengah dinamika geopolitik yang kompleks terkait Venezuela. Meskipun rincian spesifik mengenai “penangkapan” yang dimaksud tidak diperinci dalam pernyataan awal, analisis para pengamat mengindikasikan bahwa Anwar kemungkinan besar merujuk pada ancaman penangkapan atau surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh beberapa negara terhadap Maduro di masa lalu, atau sebagai respons terhadap tekanan politik eksternal terhadap kepemimpinan Venezuela.
Anwar menekankan pentingnya menghormati kedaulatan setiap negara anggota PBB dan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. Menurut beliau, tindakan menahan atau berusaha menahan seorang kepala negara yang sedang menjabat, tanpa landasan hukum internasional yang jelas dan diakui secara universal, dapat menciptakan preseden berbahaya yang mengancam stabilitas global.
“Penangkapan seorang kepala negara yang sedang menjabat, serta pasangannya, merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap hukum internasional. Ini adalah preseden berbahaya yang dapat mengikis tatanan internasional yang berbasis aturan dan merusak prinsip-prinsip kedaulatan yang kita junjung tinggi,” tegas Anwar Ibrahim.
Sikap ini konsisten dengan kebijakan luar negeri Malaysia yang selama ini menganut prinsip tidak memihak (non-alignment) dan berpegang teguh pada Piagam PBB serta hukum internasional dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan antarnegara. Malaysia secara konsisten menyerukan dialog dan penyelesaian damai atas setiap krisis, menghindari tindakan unilateral yang dapat memperburuk situasi.
Latar Belakang dan Implikasi Geopolitik
Venezuela telah lama menghadapi krisis politik dan ekonomi yang mendalam, diperparah oleh sanksi internasional, terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya. Krisis ini juga melibatkan perebutan kekuasaan antara pemerintah Maduro dan oposisi, yang pernah didukung oleh Juan Guaidó sebagai presiden interim yang diakui oleh puluhan negara. Ketegangan ini sering kali memicu perdebatan sengit di kancah internasional mengenai legitimasi kepemimpinan Maduro dan intervensi asing.
Pernyataan PM Anwar Ibrahim ini dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap kedaulatan Venezuela dan penolakan terhadap upaya-upaya eksternal yang dianggap melanggar hukum internasional untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Hal ini juga mengirimkan pesan kepada komunitas internasional mengenai pentingnya menahan diri dari tindakan yang dapat memicu eskalasi konflik atau menciptakan kekacauan di tingkat global.
Di tengah polarisasi politik dunia, seruan dari seorang pemimpin negara seperti Anwar Ibrahim memiliki bobot signifikan. Ini mengingatkan para aktor global akan pentingnya diplomasi, negosiasi, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hubungan internasional. Analis percaya bahwa sikap Malaysia ini juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di antara negara-negara berkembang mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kekuatan-kekuatan besar melalui mekanisme hukum atau sanksi untuk mencapai tujuan politik tertentu.
Dengan pernyataan ini, Malaysia sekali lagi memposisikan dirinya sebagai suara yang menyerukan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum internasional, demi menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
