Jakarta, 22 July 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mendesak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola transportasi laut di Indonesia. Desakan ini disampaikan menyusul insiden gangguan teknis serius yang menimpa Kapal Motor (KM) Barcelona, yang menyebabkan penundaan perjalanan dan kekhawatiran di kalangan penumpang beberapa waktu lalu.
Puan Maharani menekankan bahwa insiden tersebut harus menjadi momentum penting bagi pemerintah dan operator transportasi laut untuk berbenah. Ia menyoroti urgensi perbaikan sistemik guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang notabene merupakan tulang punggung konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia.
Desakan untuk Perbaikan Komprehensif
Dalam pernyataannya, Puan Maharani secara tegas meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), operator kapal, regulator, dan seluruh pihak yang terlibat dalam industri transportasi laut untuk tidak menunda lagi perbaikan komprehensif. Evaluasi tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari standar kelayakan kapal, prosedur perawatan rutin, kesiapan awak kapal, sistem pengawasan operasional, hingga kapasitas penanganan darurat.
“Kita tidak bisa berkompromi dengan keselamatan rakyat. Insiden Kapal Barcelona, meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa, telah menunjukkan adanya celah dalam sistem tata kelola transportasi laut kita,” ujar Puan. Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap moda transportasi ini harus dikembalikan dan ditingkatkan melalui langkah-langkah konkret dan transparan.
“Keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas mutlak. Insiden yang menimpa Kapal Barcelona harus menjadi momentum bagi kita semua, terutama pihak-pihak terkait, untuk introspeksi mendalam dan melakukan perbaikan sistemik yang tidak bisa ditunda lagi. Tidak hanya janji, tapi harus ada aksi nyata.”
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya penegakan regulasi yang ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar standar keselamatan. Menurutnya, tanpa adanya sanksi yang menimbulkan efek jera, potensi terulangnya insiden serupa akan tetap tinggi. Puan mendorong Kemenhub untuk berkoordinasi erat dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam melakukan investigasi mendalam terhadap setiap insiden dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Urgensi Pembenahan di Sektor Maritim
Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas orang dan barang antar pulau. Oleh karena itu, kualitas dan keandalan sektor ini menjadi krusial. Puan Maharani menyoroti bahwa pembenahan tidak hanya harus berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, mulai dari nahkoda hingga petugas di pelabuhan.
Lebih lanjut, DPR RI melalui komisi terkait akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa desakan ini ditindaklanjuti dengan serius. Puan berharap agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, melainkan juga menghasilkan peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai langkah-langkah perbaikan, target waktu, dan pihak penanggung jawab.
“Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi laut yang modern, aman, efisien, dan berdaya saing global,” pungkas Puan Maharani, menekankan bahwa investasi pada keselamatan adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
