Home / News / Eks Menag: BPIP Mendesak Payung Hukum Kuat Kawal Implementasi Pancasila

Eks Menag: BPIP Mendesak Payung Hukum Kuat Kawal Implementasi Pancasila

JAKARTA – Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, secara tegas menyerukan pentingnya penguatan kedudukan hukum atau legal standing bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Lukman, landasan hukum yang kokoh sangat krusial agar BPIP dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Dalam pandangannya, BPIP tidak semata-mata lembaga eksekutor, melainkan harus berfungsi sebagai ‘dapur kebijakan’ atau think tank strategis yang memiliki kapasitas untuk mengevaluasi seberapa jauh Pancasila telah terinternalisasi dan terefleksikan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “BPIP ini seharusnya menjadi think tank yang berperan sentral dalam melakukan evaluasi implementasi Pancasila,” ujar Lukman, seperti dikutip pada 11 July 2025.

Kebutuhan akan payung hukum yang kuat, lanjut Lukman, bukan hanya sekadar formalitas. Tanpa landasan legal yang memadai, ia khawatir rekomendasi atau hasil evaluasi BPIP tidak akan memiliki bobot dan daya paksa yang cukup untuk ditindaklanjuti oleh lembaga negara maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini krusial mengingat Pancasila adalah dasar filosofis negara yang harus terus diperkuat pemahamannya dan diamalkan secara konsisten.

“Penting sekali BPIP memiliki legal standing yang kokoh. Tanpa itu, bagaimana mungkin lembaga ini bisa secara efektif mengawal dan memastikan implementasi Pancasila berjalan sesuai harapan? Evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan harus memiliki kekuatan hukum agar bisa menjadi rujukan bagi seluruh komponen bangsa,” tegas Lukman.

Urgensi Penguatan Mandat

BPIP, yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), telah mengalami beberapa transformasi sejak pembentukannya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara yang hidup dan dinamis, relevan dengan tantangan zaman. Namun, perdebatan mengenai status dan kewenangan BPIP masih sering muncul, terutama terkait dengan lingkup tugasnya yang dianggap bersinggungan dengan kementerian atau lembaga lain.

Lukman Hakim Saifuddin, yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan dan dunia legislatif, memahami betul kompleksitas birokrasi dan pentingnya legitimasi hukum. Baginya, posisi BPIP sebagai pengawal ideologi bangsa harus jelas dan tidak mudah digoyahkan oleh dinamika politik. Ini juga akan memastikan bahwa arah pembinaan ideologi Pancasila memiliki kesinambungan, terlepas dari pergantian kepemimpinan nasional atau fluktuasi kebijakan.

Implikasi Tanpa Dasar Hukum Kuat

Tanpa adanya legal standing yang kuat, potensi BPIP untuk benar-benar menjadi garda terdepan dalam pembinaan dan pengamalan Pancasila akan terhambat. Fungsinya sebagai jantung evaluasi implementasi Pancasila bisa menjadi tumpul, hanya sebatas memberikan saran tanpa kekuatan mengikat. Ini berisiko melemahkan upaya-upaya sistematis dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat yang semakin beragam dan kompleks, serta menghadapi tantangan ideologi transnasional.

Lebih jauh, Lukman juga menyoroti bahwa penguatan BPIP bukan berarti lembaga tersebut harus menjadi ‘superbody’ yang mengambil alih peran lembaga lain. Justru, dengan payung hukum yang jelas, BPIP dapat berkoordinasi lebih efektif dengan kementerian dan lembaga terkait, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah selaras dengan spirit Pancasila. Hal ini mencakup mulai dari sektor pendidikan, sosial, ekonomi, hingga pertahanan keamanan, menciptakan sinergi nasional dalam upaya mengimplementasikan Pancasila secara utuh.

Pernyataan Lukman Hakim Saifuddin ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kebijakan untuk segera meninjau dan memperkuat landasan hukum BPIP. Dengan begitu, BPIP dapat secara optimal menjalankan perannya sebagai benteng ideologi Pancasila, memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara ini senantiasa menjadi pedoman utama dalam setiap langkah pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.


Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda

Tagged: