30 January 2026, Medan – Wakil Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Wakasatgas PRR) Nasional mendesak percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di tiga kabupaten Sumatera Utara. Desakan ini menyusul peninjauan langsung di lokasi terdampak banjir dan tanah longsor parah yang melanda wilayah tersebut pada beberapa bulan lalu, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Karo. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang menghambat proses pemulihan yang vital bagi ribuan warga.
Kendala di Lapangan dan Prioritas Penanganan
Dalam kunjungannya, Wakasatgas PRR, yang diwakili oleh pejabat senior dari tim koordinasi pusat, mencatat sejumlah kendala signifikan yang memerlukan intervensi cepat. Permasalahan utama meliputi ketersediaan lahan yang sesuai dan bebas sengketa, akses logistik yang menantang untuk material bangunan di daerah terpencil, serta sinkronisasi data penerima manfaat yang masih tumpang tindih. Selain itu, aspek perizinan administratif dan penyaluran pendanaan juga menjadi sorotan tajam, memperlambat upaya penanganan.
Kami menemukan adanya tumpang tindih data dan kendala birokrasi yang memperlambat penyaluran bantuan esensial kepada masyarakat. Ini harus segera diatasi, ujar seorang anggota tim dalam sesi diskusi internal dengan pemerintah daerah setempat. Prioritas utama kami saat ini adalah memastikan setiap keluarga terdampak mendapatkan tempat tinggal layak secepatnya, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum yang rusak parah.
“Situasi ini mendesak. Kita tidak bisa membiarkan ribuan saudara kita hidup dalam ketidakpastian terlalu lama di pengungsian. Koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah, didukung oleh instansi terkait secara maksimal, adalah kunci untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Kami tidak akan berkompromi terhadap kelancaran proses ini demi kesejahteraan korban bencana.”
Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Rehabilitasi
Menindaklanjuti temuan di lapangan, Wakasatgas PRR telah mengeluarkan arahan tegas untuk melibatkan lebih banyak instansi pusat dalam penanganan masalah ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diinstruksikan untuk segera memberikan dukungan teknis dan sumber daya dalam pembangunan hunian sementara, termasuk pengerahan alat berat dan tenaga ahli konstruksi. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diharapkan mempercepat distribusi bantuan logistik dan fasilitasi perizinan untuk mempercepat pembangunan.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Sosial juga ditingkatkan untuk memastikan dukungan sosial, psikososial, dan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan dan kesehatan terpenuhi secara menyeluruh. Targetnya, pembangunan ribuan unit hunian sementara ini dapat rampung dalam beberapa bulan ke depan, memungkinkan para pengungsi dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih normal. Komitmen pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran tambahan serta mengerahkan tim percepatan juga ditekankan untuk memastikan target tercapai sesuai jadwal. Proses pemantauan berkala akan terus dilakukan untuk mengevaluasi progres dan mengatasi hambatan baru yang mungkin muncul di kemudian hari.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
