JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy menyatakan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra telah ditetapkan sebagai respons berskala nasional, menyusul desakan publik dan tingginya angka korban. Untuk mendukung upaya pemulihan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp 60 triliun.
Pernyataan Seskab Teddy ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah pusat dalam menangani dampak masif bencana yang melanda sebagian besar wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan sejak beberapa pekan terakhir. Tiga provinsi yang paling parah terdampak, yakni Sumatra Barat, Jambi, dan Sumatra Selatan, mengalami kerusakan infrastruktur parah, korban jiwa, serta ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kondisi darurat ini mendorong berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan, tokoh masyarakat, dan anggota legislatif, untuk mendesak pemerintah agar menetapkan status bencana nasional. Penetapan status ini diharapkan dapat mempercepat mobilisasi sumber daya dan koordinasi antarinstitusi.
Rincian Anggaran dan Dampak Bencana
Anggaran sebesar Rp 60 triliun yang disebut Seskab Teddy akan dialokasikan untuk berbagai pos, meliputi bantuan darurat, rehabilitasi infrastruktur, dan rekonstruksi jangka panjang. Dana ini diperkirakan akan mencakup penyediaan logistik bagi pengungsi, pembangunan kembali jalan dan jembatan yang putus, perbaikan rumah warga yang rusak, serta penanganan trauma bagi korban.
Hingga 19 December 2025, data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat puluhan jiwa meninggal dunia dan belasan lainnya masih dinyatakan hilang akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor. Lebih dari 150.000 jiwa mengungsi ke tempat-tempat aman yang disediakan pemerintah daerah maupun kerabat. Ribuan rumah terendam, ratusan di antaranya rusak parah atau hanyut. Akses transportasi terputus di banyak titik, menghambat penyaluran bantuan dan evakuasi.
Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mengingat banyak lahan pertanian terendam, perkebunan rusak, serta aktivitas perdagangan dan industri terhenti di wilayah terdampak. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga telah mengerahkan alat berat untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor.
“Kami menyadari skala dan kompleksitas bencana ini memerlukan respons yang terkoordinasi secara nasional. Pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah mengalokasikan sumber daya signifikan untuk memastikan penanganan yang komprehensif, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga rehabilitasi infrastruktur yang rusak parah,” ujar Seskab Teddy dalam konferensi pers di Jakarta, 19 December 2025.
Langkah Koordinasi dan Komitmen Jangka Panjang
Dengan penetapan respons berskala nasional ini, pemerintah pusat akan mengambil alih peran koordinasi utama, bekerja sama erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak. BNPB akan menjadi garda terdepan dalam operasional lapangan, didukung oleh Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, Kementerian Kesehatan untuk layanan medis, dan TNI/Polri untuk keamanan serta evakuasi.
Seskab Teddy juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya pemulihan. Pemerintah berencana untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyusun strategi mitigasi bencana jangka panjang guna mengurangi risiko serupa di masa mendatang. Ini termasuk kajian ulang tata ruang, reboisasi di daerah hulu, serta pembangunan sistem peringatan dini yang lebih efektif.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengingat luasnya area terdampak dan kompleksitas kerusakan. Pemerintah memastikan akan terus memonitor situasi dan siap menambah alokasi anggaran jika diperlukan untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi masyarakat Sumatra.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
