JAKARTA – Ratusan sopir truk dari berbagai aliansi dan federasi nasional kembali turun ke jalan pada 02 July 2025, menggelar aksi unjuk rasa di dua titik strategis: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes panjang mereka menuntut keadilan regulasi dan peningkatan kesejahteraan. Konsentrasi massa di dua lokasi pusat pemerintahan ini memaksa pihak kepolisian untuk menyiagakan ratusan personel guna mengamankan jalannya demo.
Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa setidaknya 500 personel gabungan dari berbagai satuan, termasuk Dalmas, Lalu Lintas, dan Intelijen, telah disiagakan di kedua lokasi. Ia menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan persuasif dalam menghadapi para demonstran.
“Kami mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pihak, baik demonstran maupun masyarakat umum,” ujar Kombes Pol. Susatyo.
Instruksi tersebut diberikan dalam apel siaga yang dilakukan sebelum massa aksi tiba, menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan menghindari tindakan represif yang dapat memperkeruh suasana. Tim negosiator juga disiapkan untuk memfasilitasi dialog antara perwakilan sopir truk dan pihak terkait.
Tuntutan Keadilan Regulasi dan Kesejahteraan Sopir
Pusat dari aksi demo kali ini adalah desakan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) atau kelebihan muatan dan dimensi yang dianggap sangat memberatkan para pengemudi truk. Menurut koordinator aksi, penerapan sanksi yang ketat tanpa diiringi solusi komprehensif bagi pemilik angkutan dan logistik telah memukul pendapatan mereka.
Selain isu ODOL, para sopir juga menyuarakan tuntutan terkait peningkatan biaya operasional yang tidak sebanding dengan tarif angkut, upah layak, jaminan sosial, serta perbaikan infrastruktur jalan yang kerap menimbulkan kerusakan pada kendaraan mereka. Mereka menganggap pemerintah kurang serius dalam menangani masalah fundamental yang telah lama dihadapi sektor transportasi darat ini, yang merupakan tulang punggung distribusi logistik nasional.
Salah satu perwakilan aliansi pengemudi truk, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan, “Kami sudah berulang kali menyampaikan aspirasi kami, namun respons yang kami terima masih belum memuaskan. Kami hanya ingin hidup layak dan bekerja dengan tenang tanpa dihantui denda-denda yang mencekik dan biaya operasional yang terus melambung.”
Pengamanan Humanis Prioritas Utama Polisi
Strategi pengamanan yang diterapkan kepolisian difokuskan pada upaya pencegahan potensi konflik dan memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar area demo. Meskipun ratusan personel berseragam lengkap disiagakan, penekanan utama adalah pada pembinaan dan komunikasi. Patroli rutin juga dilakukan di jalur-jalur menuju Kemenhub dan DPR untuk memantau pergerakan massa.
Kombes Pol. Susatyo menambahkan bahwa keamanan fasilitas publik juga menjadi perhatian utama, namun tidak akan mengganggu hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Kami akan memfasilitasi aspirasi mereka selama aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum,” tambahnya. Pihak kepolisian berharap aksi ini dapat berjalan dengan damai dan tuntutan para sopir truk dapat didengar serta ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Kemenhub maupun DPR terkait tuntutan para sopir truk tersebut, namun dialog diharapkan dapat segera terwujud.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
