Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, kembali menyoroti kondisi darurat di Sumatera Utara yang dilanda banjir bandang dan longsor. Pada 26 November 2025, ia secara tegas mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan serta penanganan pasca-bencana bagi warga terdampak. Keprihatinan mendalam disampaikan Puan atas dampak parah yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah.
Seruan Kemanusiaan dan Respons Cepat Pemerintah
Puan Maharani menggarisbawahi pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana alam ini. Ia menekankan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, selimut, obat-obatan, serta pelayanan medis darurat. Situasi pasca-bencana, menurutnya, sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan sosial jika tidak ditangani dengan sigap dan komprehensif.
“Saya meminta pemerintah pusat dan daerah segera bergerak cepat untuk memastikan bantuan logistik, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sampai ke tangan masyarakat yang terdampak. Jangan sampai ada keterlambatan yang menambah penderitaan mereka,” tegas Puan dalam pernyataannya. “Koordinasi lintas sektor dan antarlembaga harus diintensifkan agar setiap bantuan tersalurkan secara efektif dan efisien, menjangkau titik-titik terdampak paling parah dan mereka yang paling rentan.”
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang transparan kepada publik mengenai progres penyaluran bantuan dan penanganan di lapangan. Hal ini, menurutnya, krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan tidak ada kesalahpahaman atau kekosongan informasi di tengah situasi krisis.
Dampak Bencana dan Prioritas Penanganan Jangka Panjang
Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan kerugian material yang sangat besar, meliputi kerusakan infrastruktur vital, rumah warga, lahan pertanian, serta akses jalan yang terputus di banyak lokasi. Data sementara menunjukkan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dan kini sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Puan Maharani juga mengingatkan pentingnya tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga mulai memikirkan langkah-langkah mitigasi dan rehabilitasi jangka panjang. “Pemerintah harus segera menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang rusak, termasuk perbaikan infrastruktur yang hancur dan pemberian dukungan psikososial bagi para korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Selain itu, upaya pencegahan bencana serupa di masa depan melalui edukasi, penataan ruang yang lebih baik, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan juga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa DPR RI akan terus memantau implementasi kebijakan dan penyaluran bantuan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program. Puan berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan partisipasi aktif masyarakat sipil, beban para korban dapat diringankan dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan komprehensif.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
