Lembaga pengawas parlemen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melayangkan kritik tajam terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Formappi menyoroti putusan MKD terkait sejumlah kasus dugaan pelanggaran etik, termasuk yang melibatkan anggota DPR Ahmad Sahroni dan Uya Kuya, yang dinilai sarat akan nuansa penyelamatan sesama anggota Dewan.
M. Djadijono, peneliti Formappi, menyatakan bahwa proses persidangan etik yang dilakukan oleh MKD terkesan prosedural semata dan tidak menggali substansi persoalan secara komprehensif. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan MKD untuk bersikap lunak atau bahkan melindungi anggota DPR yang diadukan, alih-alih menegakkan kode etik secara imparsial.
Penilaian Formappi: Proses Formalitas Belaka
Djadijono menjelaskan, dalam banyak kasus, penyelidikan yang dilakukan MKD tidak melibatkan pendalaman bukti, keterangan saksi, atau analisis yang objektif terhadap fakta-fakta di lapangan. Ia memandang bahwa alur persidangan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian dan penegakan disiplin, justru seringkali hanya memenuhi syarat administratif tanpa menyentuh inti permasalahan. Situasi ini, lanjut Djadijono, menimbulkan kekhawatiran serius akan kualitas penegakan etik di parlemen.
“Proses persidangan MKD kali ini tidak dilakukan secara mendalam dan cenderung formalitas belaka. Ini menimbulkan kecurigaan yang kuat bahwa MKD condong untuk menyelamatkan rekan mereka sendiri dari jerat sanksi etik,” demikian tegas Djadijono saat dihubungi 07 November 2025.
Kritik Formappi ini bukan kali pertama. Sebelumnya, lembaga pengawas parlemen juga kerap menyoroti kinerja MKD yang dianggap belum maksimal dalam menjalankan fungsi penegakan etik. Kurangnya ketegasan dan transparansi dalam putusan-putusan MKD, menurut Formappi, telah menjadi pola berulang yang merusak citra DPR di mata publik. Kasus-kasus yang menjadi sorotan publik seharusnya menjadi momentum bagi MKD untuk menunjukkan independensi dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip etika.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Penegakan Etik
Penilaian Formappi ini dikhawatirkan dapat berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika publik melihat bahwa mekanisme penegakan etik di DPR tidak berjalan semestinya atau bahkan terkesan berpihak, hal itu dapat mengurangi legitimasi DPR sebagai representasi rakyat. Ketidakmampuan MKD untuk bersikap tegas dan imparsial dalam setiap kasus dugaan pelanggaran etik dapat menciptakan preseden buruk dan membuka ruang bagi perilaku tidak etis lainnya di masa mendatang.
Formappi menyerukan agar MKD DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan standar penanganan kasus etik. Penting bagi MKD untuk menunjukkan independensinya dari pengaruh politik internal dan eksternal, serta fokus pada substansi penegakan etik demi menjaga marwah dan kehormatan Dewan. Tanpa perbaikan mendasar, proses persidangan etik di DPR akan terus dicap sebagai formalitas yang hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan internal, bukan untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas publik.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
