JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, angkat bicara mengenai lambatnya penanganan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Menurut Irjen Asep, proses investigasi yang memakan waktu lama ini disebabkan oleh kebutuhan verifikasi ilmiah yang mendalam terhadap seluruh bukti digital dan dokumen yang ada, yang memerlukan ketelitian ekstra.
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik yang terus menuntut kejelasan atas kasus yang telah bergulir cukup lama tersebut. Irjen Asep menekankan bahwa pendekatan yang hati-hati dan berbasis sains adalah kunci untuk memastikan integritas dan keabsahan setiap temuan, terutama mengingat sensitivitas dan implikasi hukum yang luas dari kasus ini.
Verifikasi Ilmiah: Tantangan di Balik Keterlambatan
Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa proses verifikasi ilmiah yang dilakukan melibatkan berbagai disiplin ilmu forensik. “Kami tidak bisa terburu-buru dalam kasus sebesar ini. Setiap detail, sekecil apa pun, harus diperiksa secara mikroskopis,” ujarnya pada 07 November 2025. Verifikasi tersebut mencakup:
- Forensik Digital: Analisis mendalam terhadap data elektronik, metadata dokumen, jejak digital, dan otentikasi berkas digital yang disajikan sebagai bukti. Ini memerlukan waktu untuk memeriksa keaslian, potensi manipulasi, atau bahkan penghapusan data.
- Pemeriksaan Dokumen Fisik: Analisis grafologi (tulisan tangan), pemeriksaan jenis kertas, tinta, cap, tanda tangan, serta metode pencetakan untuk memastikan keaslian dokumen ijazah yang dipermasalahkan dengan dokumen pembanding lainnya.
- Keterlibatan Ahli: Proses ini melibatkan sejumlah ahli independen dari berbagai bidang, mulai dari ahli IT forensik, ahli grafologi, hingga ahli kearsipan dan pendidikan, untuk memberikan pandangan profesional yang objektif.
Kompleksitas dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bukti-bukti tersebut, baik yang bersifat fisik maupun digital, menjadi faktor utama yang menyebabkan lambatnya progres penanganan kasus. Irjen Asep menegaskan bahwa setiap langkah harus dilakukan sesuai standar prosedur operasional (SOP) dan kaidah hukum yang berlaku untuk menghindari celah kesalahan atau prasangka di kemudian hari.
“Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Setiap aspek dari bukti yang ada, baik digital maupun fisik, harus dianalisis dengan metode ilmiah yang ketat untuk memastikan integritas dan keabsahannya. Ini demi keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” tegas Irjen Asep, seraya menambahkan bahwa penegakan hukum harus bebas dari tekanan dan spekulasi.
Komitmen Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum
Kapolda Metro Jaya juga menekankan komitmen institusinya terhadap transparansi dan integritas dalam penanganan setiap kasus, tidak terkecuali kasus yang melibatkan tokoh publik. Menurutnya, meskipun prosesnya memakan waktu, hal itu adalah bagian dari upaya untuk memastikan hasil investigasi yang akurat, kredibel, dan tidak dapat dibantah.
Masyarakat diharapkan untuk bersabar dan memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tugasnya sesuai koridor hukum. “Prioritas kami adalah kebenaran material dan kepastian hukum. Proses ini sedang berjalan, dan kami akan menyampaikan hasilnya kepada publik pada waktunya, setelah semua verifikasi tuntas,” pungkas Irjen Asep. Pihak kepolisian berjanji akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait dan memastikan setiap tahapan berjalan transparan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
