JAKARTA – Layanan Mikrotrans Jaklingko, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta dengan status gratis, kini menghadapi wacana untuk tidak lagi digratiskan. Usulan agar layanan transportasi first-mile dan last-mile ini dikenakan tarif ringan mulai mencuat ke permukaan, dan mendapat respons serius dari pucuk pimpinan Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut, menandai potensi perubahan signifikan dalam skema subsidi transportasi publik di DKI Jakarta.
Sejak diluncurkan sebagai bagian integral dari sistem transportasi terpadu Jaklingko, Mikrotrans dirancang untuk mengatasi masalah konektivitas di area-area permukiman yang sulit dijangkau angkutan umum utama. Status gratis layanan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sekaligus memberikan aksesibilitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah padat penduduk. Hingga 30 October 2025, ribuan unit Mikrotrans beroperasi di berbagai koridor, melayani jutaan perjalanan setiap bulannya dan menjadi fasilitas vital bagi mobilitas harian warga yang bergantung pada transportasi umum.
Usulan Tarif Ringan: Demi Keberlanjutan Sistem?
Wacana pengenaan tarif ringan pertama kali diembuskan oleh pengamat transportasi yang melihat tantangan keberlanjutan dalam pembiayaan operasional Mikrotrans. Dr. Ir. Budi Santoso, seorang pengamat transportasi perkotaan dari Universitas Indonesia, berpendapat bahwa status gratis Mikrotrans, meskipun memiliki dampak positif pada peningkatan penggunaan transportasi publik, berpotensi membebani anggaran daerah secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Menurutnya, pengenaan tarif yang moderat dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlangsungan operasional dan peningkatan kualitas layanan tanpa mengurangi aksesibilitas secara drastis.
Argumentasi utama di balik usulan ini adalah perlunya kemandirian finansial sebagian atau seluruh sistem transportasi publik. Dengan adanya tarif, dana yang terkumpul dapat dialokasikan kembali untuk pemeliharaan rutin armada, peremajaan unit yang sudah usang, peningkatan fasilitas halte, hingga pengembangan rute baru yang lebih efisien. Selain itu, pengenaan tarif, walau kecil, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari pengguna, serta mengurangi potensi penyalahgunaan layanan yang kerap terjadi ketika sesuatu bersifat gratis, seperti penggunaan untuk tujuan di luar transportasi.
“Subsidi penuh memang sangat penting di tahap awal untuk mendorong transisi ke transportasi publik dan memastikan inklusivitas. Namun, untuk skala kota sebesar Jakarta dengan kebutuhan operasional yang terus meningkat, pengenaan tarif ringan adalah langkah strategis demi keberlanjutan. Dana yang terkumpul dari tarif, sekecil apapun, bisa menjamin kualitas layanan tetap prima, mendorong inovasi, dan meringankan beban anggaran daerah,” ujar Dr. Budi Santoso dalam sebuah kesempatan.
Dilema Kebijakan: Aksesibilitas vs. Kemandirian Finansial
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum mengambil keputusan. “Ini adalah usulan yang patut kita pertimbangkan secara serius. Ada sisi positif dalam hal keberlanjutan anggaran dan potensi peningkatan kualitas layanan, namun kita juga harus memikirkan dampak sosialnya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada Mikrotrans gratis ini,” jelas Gubernur Anung di Balai Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada dilema kebijakan yang kompleks. Di satu sisi, ada komitmen untuk menjaga aksesibilitas transportasi publik sebagai hak dasar warga dan instrumen penting untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara. Di sisi lain, tekanan terhadap anggaran daerah untuk membiayai seluruh operasional transportasi gratis juga semakin besar, terutama dengan rencana ekspansi jaringan dan kebutuhan perawatan yang terus bertambah seiring waktu. Kajian yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI akan mencakup analisis dampak ekonomi, sosial, dan operasional, serta perbandingan dengan model subsidi di kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menerapkan skema tarif ringan.
Beberapa pihak lain, termasuk aktivis transportasi dan perwakilan komunitas, juga menyarankan agar jika tarif pada akhirnya diterapkan, harus ada mekanisme khusus atau program subsidi tambahan bagi kelompok rentan atau masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, melalui integrasi dengan kartu-kartu bantuan sosial yang sudah ada atau skema berlangganan yang sangat terjangkau. Hal ini penting untuk memastikan bahwa esensi dari Mikrotrans sebagai layanan transportasi yang inklusif dan terjangkau tetap terjaga, serta tidak membebani masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan demikian, masa depan Mikrotrans Jaklingko sedang dalam titik persimpangan. Keputusan akhir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sangat menentukan arah kebijakan transportasi publik ibu kota dalam beberapa tahun ke depan, menyeimbangkan antara komitmen terhadap aksesibilitas yang merata bagi seluruh warga dan upaya mewujudkan sistem transportasi yang mandiri serta berkelanjutan secara finansial.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
