Koalisi Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) secara resmi mendatangi Markas Polda Metro Jaya pada Senin, 21 Juli 2025, mendesak dilakukannya gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini diambil menyusul klaim adanya bukti baru atau ketidakpuasan terhadap penanganan kasus sebelumnya yang dinilai belum transparan dan komprehensif.
Kedatangan rombongan TPUA, yang di dalamnya termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, menjadi sorotan mengingat sensitivitas isu yang menyeret nama Kepala Negara. Mereka tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.00 WIB, membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bahan pertimbangan untuk gelar perkara khusus tersebut.
Latar Belakang Tudingan Ijazah Palsu
Isu mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi bukanlah kali pertama mencuat ke permukaan. Tudingan serupa pernah menjadi polemik beberapa tahun lalu, terutama menjelang dan saat Pemilihan Presiden. Berbagai pihak, termasuk Bambang Tri Mulyono, pernah melaporkan dugaan ini ke pihak berwajib dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut, yang intinya meminta pengadilan menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu, sempat menarik perhatian publik secara luas.
Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater Presiden Jokowi, secara konsisten telah membantah tudingan tersebut. Rektor UGM dan jajaran terkait berulang kali menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM dan lulus sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan, foto-foto dan dokumen arsip yang membuktikan kelulusan Presiden Jokowi juga telah dipublikasikan untuk membantah isu tersebut. Meskipun demikian, kelompok-kelompok tertentu, termasuk TPUA, masih merasa ada kejanggalan yang perlu diungkap melalui jalur hukum.
“Kami meminta transparansi penuh dari kepolisian. Ada banyak kejanggalan yang perlu dibuka ke publik melalui gelar perkara khusus ini. Ini bukan hanya soal ijazah, tapi integritas kepemimpinan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Roy Suryo di hadapan awak media pada Senin, 21 Juli 2025, menekankan pentingnya respons serius dari aparat penegak hukum.
Implikasi Hukum dan Politik
Permintaan gelar perkara khusus ini mengindikasikan bahwa pihak pelapor merasa proses penyelidikan atau penyidikan sebelumnya tidak transparan atau tidak memadai. Gelar perkara khusus adalah forum di mana penyidik memaparkan hasil penyelidikan kepada atasan dan pihak terkait, termasuk pelapor, untuk mengevaluasi apakah suatu kasus layak naik ke tahap penyidikan, dihentikan, atau memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Kasus semacam ini, apalagi yang melibatkan Kepala Negara, memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Secara hukum, tudingan ijazah palsu dapat berujung pada gugatan pidana terkait pemalsuan dokumen jika terbukti. Namun, pembuktiannya sangat kompleks dan memerlukan kerja sama dengan lembaga pendidikan terkait serta ahli forensik. Secara politik, isu ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama di era informasi yang rentan terhadap disinformasi.
Hingga berita ini ditulis pada 21 July 2025, pihak Polda Metro Jaya belum memberikan pernyataan resmi terkait respons mereka terhadap desakan TPUA. Namun, biasanya, kepolisian akan mempelajari permohonan tersebut dan mempertimbangkan urgensi serta kelengkapan bukti yang diajukan sebelum memutuskan apakah gelar perkara khusus akan dilakukan. Para pengamat politik pada 21 July 2025 menyoroti bahwa insiden ini, meskipun bukan hal baru, menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang terus mencari celah hukum terkait isu-isu pribadi pejabat publik, yang memerlukan penanganan cermat dan profesional dari aparat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
