Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada 17 September mendatang. Bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional, massa diperkirakan mencapai 5.000 orang akan memadati kawasan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR, menyuarakan tuntutan terkait kesejahteraan dan regulasi yang lebih berpihak kepada mitra pengemudi.
Aksi ini diprakarsai oleh sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojol yang merasa hak-hak mereka belum terpenuhi secara adil. Pemilihan tanggal 17 September sebagai Hari Transportasi Nasional bukan tanpa alasan. Para pengemudi ingin menegaskan peran vital mereka dalam sistem transportasi modern Indonesia, sekaligus menyoroti ketimpangan yang masih mereka alami di tengah kemajuan teknologi dan ekonomi digital yang semakin pesat.
Tuntutan Utama: Kesejahteraan dan Regulasi Adil
Juru bicara Aliansi Nasional Driver Ojek Online (ANDRO), Rahmat S., menyatakan bahwa ada beberapa poin krusial yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Poin utama adalah peninjauan kembali struktur tarif ojek online yang dianggap sudah tidak proporsional dengan biaya operasional yang terus meningkat, seperti harga bahan bakar dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, para pengemudi juga mendesak adanya kejelasan status kemitraan dengan aplikator, yang selama ini seringkali menempatkan mereka dalam posisi rentan tanpa perlindungan yang memadai.
“Kami menuntut pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Menteri Perhubungan yang terkait dengan tarif ojek online. Tarif yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kenaikan biaya operasional, seperti harga bensin dan kebutuhan pokok lainnya,” ujar Rahmat S., juru bicara Aliansi Nasional Driver Ojek Online (ANDRO), dalam konferensi pers 17 September 2025. “Kami bukan sekadar mitra, kami adalah tulang punggung ekonomi digital yang rentan. Kami butuh payung hukum yang kuat, yang tidak hanya melindungi perusahaan, tapi juga melindungi kami dari eksploitasi.”
Demonstrasi ini diharapkan dapat menarik perhatian Presiden Joko Widodo dan para anggota legislatif untuk segera merespons keluhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Para pengemudi juga menuntut jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang lebih komprehensif, serta transparansi dalam sistem potongan komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Mereka merasa bahwa kontribusi mereka terhadap ekosistem ekonomi digital belum diimbangi dengan perlakuan yang adil dan perlindungan yang memadai.
Dampak Aksi dan Respons Pemerintah yang Diharapkan
Aksi massa yang melibatkan ribuan pengemudi ini berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas signifikan di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota, terutama di sekitar kawasan Istana Merdeka dan Kompleks Parlemen Senayan. Pihak kepolisian dikabarkan telah menyiapkan skema pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas untuk meminimalisir dampak yang terjadi, memastikan ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung.
Harapan besar diletakkan pada pemerintah pusat agar tidak mengabaikan aspirasi para pengemudi ojol. Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Budiman, menilai bahwa pemerintah perlu duduk bersama dengan perwakilan pengemudi dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi jangka panjang. “Ini bukan hanya soal tarif, tapi juga masa depan jutaan pekerja di sektor informal yang kini mengandalkan platform digital. Regulasi yang komprehensif dan berkeadilan adalah kuncinya,” jelas Dr. Arif. Jika tuntutan tidak diindahkan, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terus berulang di masa mendatang, menunjukkan ketidakpuasan yang terus membara di kalangan pengemudi ojek online.
Aksi ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai urgensi peninjauan kembali kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pekerja di era gig economy, memastikan bahwa kemajuan teknologi juga diiringi dengan perlindungan hak-hak dasar para pekerjanya.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
