Jakarta, 27 August 2025 – Ribuan pekerja dari berbagai elemen buruh di seluruh Indonesia dijadwalkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran secara serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mobilisasi massa ini diprediksi akan menjadi salah satu unjuk rasa buruh terbesar yang pernah terjadi, dengan tuntutan utama terkait kesejahteraan pekerja dan revisi sejumlah kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Aksi ini tidak hanya akan terpusat di ibu kota, melainkan juga menyebar ke sejumlah kota industri dan pusat pemerintahan di berbagai provinsi. Para koordinator lapangan telah menyatakan kesiapan anggotanya untuk turun ke jalan, menyuarakan aspirasi yang mereka anggap belum terakomodasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Tuntutan Utama dan Lokasi Aksi Serentak
Federasi dan konfederasi serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi aksi telah merumuskan beberapa tuntutan krusial. Di antaranya adalah penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah minimum yang signifikan untuk tahun 2026, jaminan sosial yang lebih komprehensif, serta penghentian praktik outsourcing dan kontrak kerja yang tidak berkeadilan.
“Kami menuntut kepastian kerja, upah layak, dan kesejahteraan yang lebih baik. UU Cipta Kerja telah merampas hak-hak dasar kami, dan kami tidak akan diam,” ujar salah seorang koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya.
Di Jakarta, titik-titik kumpul massa direncanakan berpusat di sejumlah lokasi strategis seperti Istana Negara, Gedung DPR/MPR RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, di luar Jakarta, aksi serupa akan digelar di depan kantor gubernur atau gedung DPRD provinsi di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, dan Balikpapan. Wilayah-wilayah industri padat pekerja seperti Bekasi, Karawang, dan Tangerang juga diprediksi akan menjadi epicentrum pergerakan massa.
Estimasi jumlah massa bervariasi, namun beberapa serikat pekerja besar mengklaim akan mengerahkan puluhan ribu anggotanya di Jakarta saja, dan ribuan lainnya di setiap provinsi. Hal ini menunjukkan skala aksi yang tidak bisa dianggap remeh.
Antisipasi Dampak dan Respons Pemerintah
Mengingat skala aksi yang masif, pihak kepolisian dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas publik. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dalam konferensi pers sebelumnya, mengimbau agar massa aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI akan disiagakan di berbagai titik strategis.
Dampak yang paling nyata dari aksi ini adalah potensi kemacetan lalu lintas yang parah di jalur-jalur utama, khususnya di pusat kota dan area yang menjadi lokasi unjuk rasa. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif atau menggunakan transportasi publik pada tanggal tersebut.
“Kami sudah mencoba jalur dialog berkali-kali, namun hasilnya nihil. Oleh karena itu, turun ke jalan adalah pilihan yang tidak bisa kami hindari untuk menyuarakan aspirasi jutaan buruh yang terpinggirkan. Ini adalah bentuk perlawanan damai kami untuk memperjuangkan keadilan,” tegas seorang perwakilan dari gabungan serikat buruh kepada media.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan terus membuka ruang dialog, namun juga mengingatkan bahwa setiap aksi harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Kami selalu terbuka untuk berdiskusi, namun stabilitas nasional dan ketertiban umum adalah prioritas,” ujar juru bicara Kementerian Ketenagakerjaan.
Gelombang aksi pada 28 Agustus 2025 ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ketenagakerjaan dan mencari solusi yang komprehensif atas tuntutan buruh, demi terciptanya iklim kerja yang lebih adil dan sejahtera.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
