JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan wacana untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif guna menopang pembangunan Jakarta, menyusul adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima ibu kota pada tahun ini. Inisiatif ini muncul sebagai respons strategis terhadap tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga momentum pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam rencana ambisiusnya, Pramono Anung menyoroti potensi dana sebesar Rp200 triliun yang saat ini ditempatkan pemerintah pada lima anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Pemanfaatan dana tersebut diharapkan dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan anggaran konvensional, sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek vital di Jakarta.
Tantangan Fiskal Jakarta dan Urgensi Pembangunan
Pemotongan Dana Bagi Hasil merupakan pukulan signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi, Jakarta memiliki kebutuhan pembangunan yang sangat besar dan dinamis, mulai dari peningkatan sistem transportasi, penanganan banjir, pengembangan ruang terbuka hijau, hingga penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
Keterbatasan anggaran akibat pemotongan DBH dapat menghambat laju proyek-proyek strategis tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak pada kualitas hidup warga dan daya saing kota. Oleh karena itu, pencarian sumber pendanaan alternatif menjadi mendesak. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk berpikir inovatif dan mencari terobosan di luar kerangka pembiayaan tradisional.
Sejumlah kalangan menilai, langkah pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi fiskal nasional, namun dampaknya terasa langsung pada daerah-daerah yang sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. “Situasi fiskal saat ini menuntut kita untuk lebih adaptif dan proaktif dalam mencari solusi pembiayaan. Jakarta, dengan segala kompleksitasnya, tidak boleh berhenti bergerak,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Jakarta, 07 October 2025.
Skema Pembiayaan Inovatif: Menggali Potensi Dana Himbara
Konsep pembiayaan kreatif yang diusung Pramono Anung ini berpusat pada pemanfaatan dana pemerintah yang disimpan di Himbara. Dana sebesar Rp200 triliun tersebut, yang merupakan bagian dari likuiditas yang ditempatkan pemerintah di bank-bank BUMN, dinilai memiliki potensi besar jika dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan dengan skema yang tepat.
Namun, pemanfaatan dana ini tentu tidak dapat dilakukan tanpa prosedur dan izin yang jelas. Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan meminta izin secara resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan rencana ini. Persetujuan dari Kemenkeu menjadi kunci utama, mengingat dana tersebut merupakan aset pemerintah yang dikelola sesuai regulasi yang ketat.
“Kami berencana melakukan pembiayaan kreatif, salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di lima anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Tentu saja, langkah ini akan kami lakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan,” kata Pramono Anung, menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan otoritas fiskal.
Skema yang mungkin dapat diterapkan adalah melalui penempatan dana khusus dengan bunga rendah atau mekanisme pinjaman daerah yang bersumber dari Himbara, dengan jaminan atau dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini memerlukan kajian mendalam mengenai kelayakan, risiko, serta dampak terhadap likuiditas perbankan dan APBN.
Apabila skema ini berhasil diwujudkan, diharapkan dana tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis Jakarta yang tertunda atau memerlukan tambahan investasi. Langkah ini juga dapat menjadi preseden positif bagi daerah lain yang menghadapi tantangan fiskal serupa, membuka peluang pembiayaan non-tradisional untuk pembangunan daerah.
Koordinasi antara Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Himbara menjadi sangat krusial dalam merumuskan kerangka kerja yang solid dan transparan. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya akan menjamin kelanjutan pembangunan Jakarta, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi inovatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di tengah berbagai tantangan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
