JAKARTA – Suara penolakan dari komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Jabodetabek terhadap skema potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen terus bergulir dan menjadi sorotan utama dalam dinamika transportasi daring nasional. Penolakan ini, yang terkesan kontra-intuitif karena umumnya pengemudi menginginkan potongan yang lebih rendah, justru menyembunyikan kekhawatiran mendalam terkait keberlanjutan pendapatan bersih mereka.
Pemicu Penolakan: Kekhawatiran Pendapatan Bersih
Alih-alih menyambut baik penawaran potongan komisi yang lebih kecil dari pihak aplikator, para mitra pengemudi justru menyuarakan penolakan keras. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan aspirasi yang berkembang di kalangan komunitas ojol, kekhawatiran utama terletak pada potensi penurunan pendapatan bersih, meskipun persentase potongan komisi tampak berkurang.
Para pengemudi menduga bahwa skema potongan komisi 10 persen ini kemungkinan besar akan disertai dengan perubahan lain dalam struktur perhitungan tarif dasar atau skema insentif. Jika tarif dasar perjalanan atau bonus yang diberikan oleh aplikator turut direvisi ke bawah, maka potongan komisi yang lebih rendah justru dapat berujung pada pendapatan harian atau bulanan yang lebih kecil. Kondisi ini dikhawatirkan akan memperparah beban hidup para pengemudi yang selama ini bergantung pada penghasilan dari ojek online untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami tidak sekadar melihat angka persentase komisi. Yang terpenting bagi kami adalah berapa sisa uang yang kami bawa pulang setiap hari setelah dipotong. Jika 10 persen komisi itu berarti tarif dasar lebih rendah dan target lebih berat, maka itu sama saja memiskinkan kami secara perlahan. Kami sudah terbiasa dengan skema 20 persen yang stabil, meskipun berat, dibandingkan dengan ketidakpastian skema baru ini,” ujar salah seorang perwakilan komunitas ojol yang enggan disebutkan namanya, 21 July 2025.
Kekhawatiran ini mencerminkan kurangnya kepercayaan sebagian mitra terhadap transparansi kebijakan aplikator. Mereka merasa bahwa setiap perubahan skema pendapatan perlu dikaji secara menyeluruh dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif dari para mitra pengemudi agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka.
Peran Pemerintah dan Masa Depan Ekosistem Ojol
Polemik ini kembali menyoroti urgensi peran pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam menengahi dan mengatur ekosistem transportasi daring. Meskipun telah ada regulasi terkait tarif batas atas dan bawah, mekanisme potongan komisi dan skema insentif yang kompleks seringkali menjadi celah yang menimbulkan gesekan antara aplikator dan mitra pengemudi.
Pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai mediator yang adil, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan aplikator tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mitra pengemudi. Dialog antara aplikator, perwakilan komunitas ojol, dan pemerintah sangat krusial untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.
Kasus penolakan komisi 10 persen ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pengemudi ojol bukan hanya tentang angka komisi, melainkan tentang stabilitas pendapatan, keadilan skema insentif, dan transparansi kebijakan. Jika tidak ditangani dengan bijak, polemik ini berpotensi memicu gejolak lebih lanjut di sektor transportasi daring, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan stabilitas ekonomi digital nasional.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
