Jakarta, 16 September 2025 – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghargai dan menghormati inisiatif pembentukan tim independen pencari fakta yang dibentuk oleh enam lembaga negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Tim ini dibentuk untuk menginvestigasi insiden yang terjadi selama demonstrasi massa pada akhir Agustus lalu, yang sempat menimbulkan sorotan publik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah memandang positif langkah kolaboratif ini sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memastikan tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menko Yusril di Jakarta, menanggapi langkah proaktif dari berbagai lembaga HAM nasional.
Latar Belakang Pembentukan Tim Independen
Pembentukan tim independen ini bermula dari serangkaian demonstrasi yang terjadi secara sporadis di berbagai kota pada akhir Agustus. Aksi massa tersebut, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga buruh, menyuarakan beragam isu mulai dari kebijakan pemerintah hingga dugaan pelanggaran HAM yang menyertai penanganan unjuk rasa.
Menyusul laporan dan kekhawatiran dari masyarakat sipil mengenai dugaan tindakan represif atau penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat dalam mengamankan demonstrasi, enam lembaga negara di bidang HAM, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengambil inisiatif untuk membentuk tim pencari fakta gabungan. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya investigasi yang objektif, transparan, dan tidak memihak.
Menko Yusril menekankan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi atau mengintervensi kerja tim independen tersebut. Sebaliknya, ia menjamin pemerintah akan memberikan dukungan penuh serta akses informasi yang diperlukan agar tim dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
“Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pembentukan tim independen ini. Kami percaya bahwa setiap upaya untuk menegakkan keadilan dan transparansi adalah fundamental bagi demokrasi kita. Inisiatif ini adalah cerminan dari komitmen bersama untuk melindungi hak asasi manusia warga negara,” ujar Menko Yusril.
Komitmen Pemerintah dan Harapan ke Depan
Dukungan pemerintah terhadap tim independen ini bukan hanya sekadar retorika. Menko Yusril memastikan bahwa instansi-instansi terkait di bawah koordinasi Kemenko Kumham akan kooperatif dalam menyediakan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim. Hal ini penting untuk memastikan temuan tim bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani setiap aduan terkait pelanggaran HAM. Temuan dari tim independen nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan demonstrasi, serta penegakan akuntabilitas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah berharap, dengan kerja sama yang baik antara tim independen dan seluruh elemen terkait, kebenaran dapat terungkap secara utuh, dan keadilan dapat ditegakkan. Hasil kerja tim ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang, serta memperkuat praktik demokrasi yang menghormati hak asasi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
