PATI – Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilanda gelombang protes menyusul keputusan kontroversial Bupati Sadewo yang menaikkan tarif pajak daerah hingga 250 persen. Kebijakan ini, yang berlaku efektif sejak awal tahun, sontak memicu kemarahan warga dan organisasi masyarakat yang merasa terbebani di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pada 06 August 2025, ratusan warga berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menuntut pembatalan kebijakan yang dianggap mencekik tersebut. Mereka membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan pajak dan menyerukan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kenaikan pajak yang signifikan ini, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta beberapa retribusi daerah lainnya, dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Pati.
Visi Pembangunan: Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga
Menanggapi gelombang protes, Bupati Sadewo secara tegas menyatakan bahwa keputusan menaikkan pajak adalah langkah strategis dan mendesak untuk membiayai berbagai program pembangunan vital di Kabupaten Pati. Dalam keterangannya kepada awak media, Sadewo menjelaskan bahwa tambahan pendapatan ini akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Selain itu, dana hasil kenaikan pajak juga diarahkan untuk merenovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Pati. Sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan sektor dominan di Pati, juga tidak luput dari perhatian. Bupati Sadewo berjanji akan mengalokasikan sebagian dana untuk program-program yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para petani serta nelayan.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, namun kenaikan pajak ini adalah pilihan sulit yang harus kami ambil demi kemajuan Pati. Tanpa tambahan pendapatan ini, mustahil kita bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur yang layak, rumah sakit yang representatif, serta program-program yang langsung menyentuh kehidupan petani dan nelayan kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Pati yang lebih baik.”
– Bupati Sadewo saat ditemui usai audiensi dengan perwakilan warga.
Gelombang Protes: Beban Ekonomi dan Tuntutan Transparansi
Meski pemerintah daerah memberikan justifikasi yang kuat, masyarakat tetap merasa keberatan. Koordinator aksi, Bapak Bambang Suryo, menyampaikan bahwa kenaikan pajak 250 persen tanpa adanya sosialisasi yang memadai dan transparansi anggaran hanya akan menambah beban hidup warga yang sudah sulit.
Kenaikan ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kami, rakyat kecil, bisa membayar pajak yang melonjak lebih dari dua kali lipat? Kami merasakan betul dampaknya. Pemerintah seharusnya memikirkan nasib rakyat, bukan malah menambah beban. Kami menuntut Bupati untuk membatalkan kebijakan ini dan membuka ruang dialog yang lebih luas, ujar Bambang Suryo di tengah kerumunan massa.
Anggota DPRD Pati dari Fraksi oposisi juga menyatakan akan mengkaji ulang kebijakan ini. Mereka berjanji akan menjembatani aspirasi masyarakat dan meminta pemerintah daerah untuk menyajikan data dan proyeksi anggaran yang lebih transparan. Polemik ini diprediksi akan terus bergulir, mengingat desakan dari masyarakat yang semakin kuat dan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan visi pembangunannya. Publik kini menanti apakah akan ada titik temu antara keinginan pemerintah dan tuntutan warga demi stabilitas dan kemajuan Kabupaten Pati.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
