Jakarta, 04 July 2025 – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki, secara tegas membantah adanya fasilitas atau pendampingan resmi dari perwakilan pemerintah, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), untuk istrinya selama perjalanan ke Eropa baru-baru ini. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait dugaan adanya surat permintaan pendampingan yang belum diketahui asal-usulnya.
Kronologi dan Bantahan Tegas Menteri
Isu mengenai perjalanan istri Menteri Teten Masduki ke Eropa mencuat setelah beredar informasi tentang adanya surat yang meminta pendampingan resmi dari perwakilan diplomatik Indonesia di Eropa. Menanggapi hal tersebut, Menteri Teten dalam keterangan persnya di Jakarta, 04 July 2025, memberikan klarifikasi mendalam. Ia menekankan bahwa perjalanan istrinya murni bersifat pribadi dan dibiayai sepenuhnya dari dana pribadi keluarga, tanpa melibatkan anggaran negara sedikit pun.
“Saya tegaskan, istri saya bepergian ke Eropa murni untuk urusan pribadi dan tidak ada pendampingan dari perwakilan pemerintah, baik itu KBRI atau pun KJRI. Segala biaya ditanggung sendiri, bukan dari anggaran negara,” kata Teten Masduki.
Lebih lanjut, Menteri Teten menyatakan ketidaktahuannya mengenai asal-usul surat permintaan pendampingan yang menjadi perbincangan. Ia mengaku tidak pernah menginstruksikan atau mengetahui adanya permintaan semacam itu dari pihak mana pun. Menurutnya, jika ada surat tersebut, hal itu berada di luar sepengetahuannya dan bukan merupakan inisiatif dari pihak kementerian maupun keluarganya. “Saya sama sekali tidak tahu menahu mengenai surat yang dimaksud. Ini bukan permintaan dari kami,” tambahnya.
Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan penelusuran internal terkait isu surat tersebut dan menyatakan tidak menemukan adanya catatan resmi atau pengajuan permintaan pendampingan untuk istri menteri kepada pihak terkait. Hal ini memperkuat pernyataan Menteri Teten bahwa insiden ini merupakan misinformasi atau tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sorotan Publik dan Desakan Transparansi
Kontroversi mengenai dugaan surat permintaan pendampingan ini menambah panjang daftar isu yang membutuhkan transparansi dari pejabat publik. Di era digital saat ini, setiap gerak-gerik pejabat dan keluarganya kerap menjadi sorotan, terutama jika menyangkut penggunaan fasilitas atau anggaran negara. Masyarakat dan pegiat anti-korupsi mendesak agar pemerintah selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas atau penggunaan fasilitas publik.
Meskipun Menteri Teten telah memberikan bantahan tegas, isu ini tetap menjadi pengingat penting bagi pejabat negara untuk selalu berhati-hati dan menjaga integritas. Publik menuntut kejelasan mengenai siapa pihak di balik surat permintaan pendampingan tersebut dan apa motifnya. Kasus ini juga menjadi momentum bagi instansi terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, untuk memperketat prosedur dan memastikan bahwa setiap permintaan fasilitas atau pendampingan yang diajukan oleh pihak mana pun melalui saluran resmi telah melalui verifikasi yang ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah diharapkan dapat segera menuntaskan penyelidikan terhadap asal-usul surat misterius ini untuk mencegah penyalahgunaan nama pejabat publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menteri Teten sendiri berkomitmen untuk terbuka dan siap jika ada pihak yang ingin melakukan penelusuran lebih lanjut terkait masalah ini.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
