Jakarta, 10 September 2025 – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak semata-mata terpaku pada data dan angka-angka makroekonomi yang terlihat “indah” dalam laporan. Anggota Komisi XI menekankan pentingnya Kemenkeu agar senantiasa menunjukkan empati dan memperhatikan realitas sosial yang dialami masyarakat di lapangan dalam setiap kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prioritaskan Empati dalam Kebijakan Fiskal
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa kebijakan fiskal yang terlalu fokus pada capaian kuantitatif, seperti pertumbuhan ekonomi, surplus anggaran, atau rasio utang, berpotensi mengabaikan dampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat. Padahal, esensi dari pengelolaan APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Seorang anggota Komisi XI DPR RI, yang tidak disebutkan namanya dalam kutipan asli namun mewakili pandangan komisi, menggarisbawahi bahwa keberhasilan Kemenkeu tidak hanya diukur dari kinerja keuangan negara yang stabil atau indikator ekonomi yang positif secara statistik. Lebih dari itu, keberhasilan sejati harus tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan ekonomi, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.
“Angka-angka makroekonomi yang menawan dalam laporan keuangan negara tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Lebih dari itu, kami mendesak Kementerian Keuangan untuk senantiasa mengedepankan empati, memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar menyentuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar memoles citra di atas kertas.”
Pernyataan ini mencerminkan harapan Komisi XI agar Kemenkeu meninjau kembali pendekatan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal. Ini termasuk pertimbangan matang terhadap dampak kebijakan pajak, alokasi belanja, dan pengelolaan utang terhadap berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
Melampaui Angka: Menyeimbangkan Kinerja dan Realitas Masyarakat
Komisi XI menegaskan bahwa Kemenkeu memiliki peran strategis sebagai bendahara negara yang tidak hanya bertanggung jawab atas kesehatan fiskal, tetapi juga terhadap keadilan sosial. Kesenjangan antara data ekonomi yang membaik dengan kondisi riil sebagian masyarakat yang masih bergulat dengan kesulitan ekonomi, menjadi sorotan utama. Kebijakan yang hanya berlandaskan pada data angka-angka tanpa melihat realitas sosial dapat menimbulkan ketimpangan dan bahkan potensi gejolak sosial.
Oleh karena itu, Komisi XI mendorong Kemenkeu untuk lebih proaktif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, melakukan evaluasi dampak kebijakan secara komprehensif, dan memastikan bahwa setiap program yang didanai APBN benar-benar tepat sasaran. Ini juga mencakup transparansi anggaran yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana publik.
Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih empatik, diharapkan Kemenkeu dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif dan inklusif. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat, tetapi juga akan berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai dengan amanat konstitusi.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
