JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggagas sebuah program kolaboratif strategis yang bertujuan untuk mempermudah akses hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah. Inisiatif ini digulirkan sebagai respons terhadap tantangan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya perumahan, bagi para pegawai pemerintahan di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan ASN.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam pernyataannya pada 08 August 2025, menegaskan pentingnya program ini, terutama bagi segmen pegawai yang selama ini menghadapi kendala signifikan dalam mengakses pembiayaan perumahan. “Kami melihat program ini sangat bermanfaat, terutama bagi pegawai yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata, seperti para pegawai baru atau ASN golongan rendah. Kesejahteraan mereka adalah prioritas,” ujar Mendagri.
Komitmen Kemendagri untuk Kesejahteraan Pegawai
Kemendagri berperan aktif dalam program ini melalui fasilitasi data, koordinasi lintas sektor, serta memastikan pemahaman dan partisipasi optimal dari pemerintah daerah di seluruh tingkatan. Peran ini krusial mengingat Kemendagri memiliki jaringan luas hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang memungkinkan identifikasi target penerima manfaat secara lebih akurat dan terarah. Program ini tidak hanya dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai investasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas ASN.
Menteri Tito menambahkan bahwa memiliki hunian yang layak merupakan faktor fundamental yang berkontribusi pada stabilitas kehidupan pribadi pegawai, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada fokus dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas negara. Kemendagri berkomitmen penuh untuk mendukung BP Tapera dalam sosialisasi, edukasi, dan percepatan proses pengajuan bagi ASN yang memenuhi kriteria. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang sejahtera dan berdaya saing.
Kesejahteraan ASN adalah pilar utama bagi produktivitas dan efisiensi birokrasi. Dengan adanya program kemudahan akses hunian ini, kami berharap para pegawai dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka, tanpa dibebani oleh masalah perumahan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pelayanan publik.
Mekanisme dan Dampak Program dari BP Tapera
BP Tapera, sebagai lembaga yang mengelola dana tabungan perumahan rakyat, menjadi ujung tombak dalam implementasi program ini. Mereka menyediakan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan suku bunga rendah dan jangka waktu pinjaman yang panjang. Target utama program ini adalah ASN dengan golongan III ke bawah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum memiliki rumah.
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Kemendagri memungkinkan proses verifikasi dan penyaluran yang lebih efisien. “Kami akan memanfaatkan data pegawai yang dimiliki Kemendagri untuk menyasar langsung mereka yang memang membutuhkan. Proses pengajuan akan disederhanakan, dan persyaratan akan disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh ASN berpenghasilan rendah,” kata Adi.
Program ini diharapkan dapat mengurangi angka backlog perumahan bagi ASN yang jumlahnya masih signifikan. Dengan adanya hunian yang layak dan terjangkau, diharapkan mobilitas ASN, khususnya mereka yang ditempatkan di daerah terpencil atau perbatasan, dapat lebih terjamin. Ini juga akan mendukung pemerataan pembangunan dan distribusi ASN di seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, kedua institusi berencana untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini agar dampaknya bisa lebih luas dan berkelanjutan bagi seluruh ASN.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
