Sebuah insiden tragis kembali menyeruak, menyoroti isu perundungan yang mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan nasional. MH (13), seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia, diduga kuat setelah menjadi korban perundungan. Kasus yang memilukan ini segera menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dengan tegas menyerukan penegakan hak-hak anak secara menyeluruh dan mendesak penyelidikan tuntas.
Dugaan Bullying dan Kronologi Awal
Laporan yang beredar sejak 16 November 2025 menyebutkan bahwa MH, siswa kelas VIII, diduga telah mengalami serangkaian kekerasan fisik dan tekanan psikologis yang signifikan akibat perundungan berulang. Meskipun detail spesifik mengenai insiden perundungan tersebut masih dalam tahap penyelidikan mendalam, dugaan awal mengindikasikan adanya tindakan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh beberapa teman sekolahnya.
Pihak keluarga korban menuturkan bahwa kondisi MH memburuk drastis setelah insiden-insiden perundungan yang dialaminya, hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhir. Kematian tragis MH tidak hanya memicu gelombang duka cita yang mendalam dari keluarga dan kerabat, tetapi juga membangkitkan kemarahan publik serta pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem perlindungan anak di institusi pendidikan. Aparat kepolisian dan lembaga terkait kini bergerak cepat untuk mengumpulkan informasi akurat dan menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti kematian MH serta peran dugaan bullying di dalamnya.
KPAI Desak Penyelidikan Menyeluruh dan Penegakan Hukum
Menyikapi kasus yang mengguncang ini, KPAI menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak semua pihak terkait untuk bertindak proaktif dan tegas. Perwakilan KPAI menegaskan bahwa setiap dugaan kekerasan terhadap anak, terlebih yang berujung pada hilangnya nyawa, harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. KPAI secara khusus menyoroti bahwa kasus MH bukan sekadar pelanggaran disiplin sekolah biasa, melainkan potensi pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Kematian MH adalah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi di lingkungan sekolah. Hak setiap anak untuk hidup aman, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan adalah fundamental dan tidak bisa ditawar. Kami mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan kriminal secara komprehensif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pihak sekolah dan dinas pendidikan harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan lingkungan belajar yang benar-benar aman bagi semua siswa. Jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang menjadi korban perundungan hingga kehilangan nyawa,” tegas KPAI dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, KPAI juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi keluarga korban untuk membantu mereka melewati masa sulit ini, serta bagi saksi mata untuk mencegah trauma berkelanjutan. Selain itu, KPAI juga menyoroti perlunya upaya rehabilitasi bagi terduga pelaku perundungan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.
Respons Sekolah dan Urgensi Pencegahan
Pihak manajemen SMPN 19 Kota Tangerang Selatan telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama penuh dengan kepolisian dalam proses penyelidikan. Sekolah juga dilaporkan telah memulai investigasi internal guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) anti-bullying yang telah diterapkan. Namun, diharapkan respons ini tidak berhenti pada ranah investigasi semata, melainkan harus diiringi dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk pencegahan di masa mendatang.
Kasus kematian MH kembali menyoroti urgensi implementasi program anti-bullying yang efektif dan berkelanjutan di setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Edukasi mengenai bahaya perundungan yang komprehensif, pelatihan khusus bagi guru dalam mendeteksi dan menangani kasus bullying, serta pembentukan lingkungan sekolah yang inklusif dan empatik adalah kunci utama. Peran serta aktif orang tua dan seluruh elemen komunitas juga sangat vital dalam membangun kesadaran kolektif untuk memberantas perundungan dari akarnya. Kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk serius memerangi perundungan demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah dan aman dari segala bentuk kekerasan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
