Partai Golongan Karya (Golkar) secara resmi menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan partai dan jabatannya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Keputusan ini, yang diumumkan pada 31 August 2025, menandai langkah tegas dari partai berlambang beringin tersebut terhadap salah satu figur pentingnya di legislatif.
Penonaktifan Adies Kadir tidak hanya mencabut status keanggotaannya di Golkar, tetapi juga secara otomatis mengakhiri posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Adies Kadir dikenal sebagai politikus senior dengan rekam jejak yang panjang di parlemen dan struktur partai.
Langkah Tegas Partai Beringin
Keputusan menonaktifkan Adies Kadir disebutkan diambil melalui mekanisme internal partai setelah melalui serangkaian evaluasi dan pertimbangan matang. Sumber internal Golkar yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya partai untuk menjaga integritas dan menegakkan disiplin organisasi.
Meskipun alasan spesifik penonaktifan belum dirilis secara publik oleh Golkar, dugaan kuat mengarah pada adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai atau kebijakan internal yang telah ditetapkan. Implikasi dari keputusan ini sangat signifikan, terutama mengingat posisi strategis Adies Kadir sebagai salah satu pimpinan lembaga legislatif tertinggi negara.
“Keputusan ini diambil demi menjaga marwah partai dan memastikan setiap kader patuh pada aturan main yang telah disepakati bersama. Tidak ada satu pun anggota yang kebal terhadap penegakan disiplin partai, tak terkecuali bagi mereka yang menduduki posisi strategis,” ujar seorang petinggi Golkar dalam pernyataan tertutup.
Penonaktifan ini berarti Adies Kadir tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Golkar, serta tidak lagi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Partai Golkar diharapkan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) atau mengajukan nama pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan DPR yang ditinggalkan Adies Kadir.
Implikasi dan Dinamika Politik
Penonaktifan Adies Kadir dari jabatan pimpinan DPR dan keanggotaan Golkar diperkirakan akan memicu dinamika politik tersendiri, baik di internal partai maupun di kancah perpolitikan nasional. Kekosongan kursi Wakil Ketua DPR RI yang ditinggalkannya akan menjadi fokus perhatian, mengingat posisi tersebut memiliki peran strategis dalam mengelola jalannya sidang-sidang dan pengambilan keputusan di parlemen.
Bagi Golkar, keputusan ini menunjukkan komitmen partai untuk menjaga tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas, terutama menjelang tahun-tahun politik yang krusial. Ini juga bisa menjadi sinyal bagi kader lain mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan partai. Hingga berita ini diturunkan, Adies Kadir belum memberikan pernyataan resmi terkait penonaktifan dirinya.
Langkah Golkar ini bukan yang pertama kalinya dalam menertibkan kadernya yang dianggap melanggar aturan. Namun, karena posisi Adies Kadir yang cukup sentral di DPR, keputusan ini menarik perhatian lebih luas dan akan menjadi sorotan publik mengenai bagaimana Golkar akan mengisi kekosongan tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap koalisi dan konstelasi politik di DPR.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
