SURAKARTA – Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, secara tegas menolak wacana pembentukan gerbong khusus perokok dalam perjalanan kereta api jarak jauh. Penolakan ini disampaikan Gibran sebagai respons terhadap usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya fasilitas tersebut untuk mengakomodasi penumpang perokok. Gibran menekankan bahwa prioritas pemerintah seharusnya diarahkan pada isu-isu yang jauh lebih mendesak dan krusial bagi masyarakat luas.
Prioritas Nasional di Atas Fasilitas Khusus
Wacana mengenai gerbong khusus perokok ini mengemuka dari salah satu perwakilan rakyat di parlemen, dengan argumentasi bahwa fasilitas tersebut dapat menjadi solusi ‘win-win’ bagi perokok dan non-perokok. Gerbong yang terpisah diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketidaknyamanan antara kedua kelompok penumpang, sekaligus tetap memberikan ruang bagi perokok untuk menikmati kebiasaannya tanpa melanggar aturan di area umum.
Namun, bagi Gibran, urgensi usulan tersebut masih dipertanyakan di tengah tantangan pembangunan yang lebih besar. Gibran, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, konsisten menyuarakan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. “Mohon maaf, ada hal lain yang jauh lebih prioritas untuk kita selesaikan saat ini,” tutur Gibran, sebagaimana dikutip pada 24 August 2025.
Pernyataan Gibran ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya dan perhatian pemerintah seyogianya ditujukan untuk isu-isu fundamental seperti peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, isu-isu tersebut memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap hajat hidup orang banyak dibandingkan akomodasi fasilitas khusus perokok.
Kebijakan Merokok di Transportasi Publik dan Respons Publik
Penolakan Gibran ini sejalan dengan tren global dan kebijakan di Indonesia yang semakin memperketat aturan mengenai larangan merokok di area publik, termasuk transportasi umum. Berbagai regulasi telah diterapkan untuk melindungi hak-hak non-perokok atas udara bersih, sejalan dengan kampanye kesehatan masyarakat yang masif. Kereta api, sebagai salah satu moda transportasi massal utama, telah lama menerapkan larangan merokok di seluruh area gerbong demi kenyamanan dan kesehatan penumpang.
Keputusan Gibran untuk menolak usulan gerbong perokok ini kemungkinan besar akan disambut positif oleh mayoritas masyarakat dan aktivis kesehatan. Mereka berpendapat bahwa penyediaan fasilitas khusus perokok justru dapat mengirimkan sinyal yang salah, seolah-olah melegitimasi kebiasaan merokok di ruang publik, meskipun dalam area yang terbatas. Sebaliknya, upaya harus terus difokuskan pada peningkatan kesadaran akan bahaya merokok dan dukungan untuk berhenti merokok.
“Prioritas utama pemerintah seharusnya berada pada penyelesaian masalah-masalah fundamental yang dihadapi masyarakat, bukan pada akomodasi kebiasaan minoritas yang bertentangan dengan semangat hidup sehat dan kebijakan anti-rokok di ruang publik,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik, menanggapi pernyataan Gibran.
Beberapa kalangan pengamat menilai bahwa pernyataan Gibran mencerminkan pragmatisme dalam prioritas kebijakan pemerintah. Daripada membahas fasilitas yang berpotensi memicu perdebatan dan kontroversi, energi lebih baik dicurahkan untuk isu-isu yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan yang lebih signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
