Bupati Pati Sudewo dari Partai Gerindra menjadi sorotan publik setelah menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran dari warga setempat pada beberapa waktu terakhir. Aksi protes ini, yang puncaknya menuntut pengunduran diri Bupati, diduga terkait kebijakan kontroversial yang memicu keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi situasi ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyatakan telah memanggil Sudewo untuk dimintai klarifikasi.
Kontroversi dan Tuntutan Warga
Aksi demonstrasi yang terjadi di Pati melibatkan ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis lingkungan dan perwakilan petani. Protes ini berpusat pada penerbitan izin proyek pengembangan kawasan industri atau pertambangan di wilayah Pati Utara, yang dinilai mengancam lahan pertanian produktif dan berdampak buruk pada lingkungan hidup. Warga juga menyuarakan kekecewaan terhadap dugaan kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.
Massa aksi dengan tegas menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya, menganggapnya gagal dalam melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Mereka mengklaim bahwa kebijakan yang diambil Sudewo lebih menguntungkan investor daripada kesejahteraan rakyat Pati. Spanduk dan poster bernada protes keras mewarnai unjuk rasa tersebut, yang berlangsung damai namun tegas, menarik perhatian media lokal dan nasional.
Sikap dan Langkah Partai Gerindra
Menanggapi gelombang protes dan tuntutan warga, Partai Gerindra tidak tinggal diam. Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri DPP Partai Gerindra, Prasetyo, menegaskan bahwa partai telah memanggil Bupati Sudewo untuk dimintai klarifikasi terkait persoalan yang terjadi. Pemanggilan ini merupakan bagian dari prosedur internal partai untuk memastikan setiap kader yang menduduki jabatan publik tetap berada dalam koridor etika dan kebijakan partai.
Prasetyo mengingatkan bahwa pejabat publik juga membawa nama baik partai sehingga harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan bersikap.
Prasetyo menambahkan bahwa Partai Gerindra akan mengkaji secara mendalam duduk perkara yang membelit Sudewo, termasuk dugaan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang. Komitmen Gerindra terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi landasan utama dalam menyikapi persoalan ini. “Kami tidak akan melindungi siapapun yang terbukti melanggar aturan atau merugikan masyarakat. Setiap kader harus bertanggung jawab penuh atas tindakan dan kebijakan yang mereka ambil,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta pada 13 August 2025.
Partai Gerindra berharap proses klarifikasi dan investigasi internal ini dapat segera membuahkan hasil yang adil dan transparan bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat Pati. Hasil dari pertemuan dan investigasi ini akan menentukan langkah selanjutnya dari partai, apakah berupa teguran, sanksi, atau dukungan penuh terhadap Bupati Sudewo, tergantung pada temuan fakta di lapangan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip partai.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
