Kementerian Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini menghadapi sorotan publik terkait penundaan pembayaran gaji puluhan ribu petugas yang tergabung dalam program Sistem Peningkatan Gizi Publik (SPPG). Keterlambatan ini, yang disebut murni sebagai masalah teknis administratif, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petugas dan memicu pertanyaan mengenai efektivitas manajemen program berskala besar.
Hingga 11 November 2025, ribuan petugas di seluruh pelosok negeri belum menerima hak mereka, meskipun tugas-tugas lapangan telah dilaksanakan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individual petugas, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan program gizi nasional yang vital.
Kendala Teknis dan Skala Besar Program
Wakil Kepala BGN, Bapak Budi Santoso, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa akar permasalahan utama terletak pada kompleksitas data dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan jumlah petugas yang sangat besar, proses verifikasi dan pembayaran menjadi tantangan tersendiri.
“Jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI serta petugas akuntan dan ahli gizi yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Skala ini menuntut sistem yang sangat robust, dan kami akui ada beberapa kendala teknis dalam proses sinkronisasi data dan verifikasi akhir yang menyebabkan penundaan ini,” tutur Bapak Budi Santoso.
Keterlambatan ini disebut bukan disebabkan oleh masalah anggaran, melainkan lebih pada proses birokrasi dan validasi data. Proses pendataan yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat hingga daerah memerlukan waktu yang tidak sebentar. Perubahan sistem dan migrasi data juga turut andil dalam memperumit situasi, mengakibatkan adanya ketidaksesuaian data yang harus diverifikasi ulang secara manual.
Program SPPG sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, di daerah-daerah terpencil dan rentan gizi. Keterlibatan puluhan ribu petugas di lapangan sangat krusial dalam menyukseskan program ini, mulai dari pendataan, edukasi, hingga distribusi bantuan gizi.
Dampak Keterlambatan dan Langkah Antisipasi
Penundaan gaji telah menimbulkan keresahan di kalangan petugas SPPG. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup pada pendapatan ini, sehingga keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga mereka. Beberapa petugas melaporkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan.
Menanggapi situasi ini, BGN menyatakan telah mengambil langkah-langkah percepatan. Tim khusus telah dibentuk untuk menuntaskan masalah teknis administratif dan memastikan pembayaran dapat segera dicairkan. Dijanjikan bahwa seluruh pembayaran akan diselesaikan dalam waktu dekat, dengan prioritas pada petugas yang paling terdampak.
Pemerintah juga didesak untuk belajar dari insiden ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen data dan pembayaran program-program nasional berskala besar. Perbaikan sistem yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan program kesejahteraan berjalan lancar.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
