Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 30 August 2025 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis, turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kinerja lembaga legislatif. Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komitmen dewan untuk melakukan evaluasi internal dan berbenah diri.
“Kami akan melakukan evaluasi internal dan berbenah diri usai aksi unjuk rasa pecah bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun DPR,” ujar Puan Maharani dalam keterangan resminya setelah rangkaian acara peringatan usai.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas tekanan publik yang memuncak. Demonstrasi yang berlangsung di sekitar kompleks parlemen menuntut transparansi, peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi, dan penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak kepada rakyat.
Gelombang Aspirasi di Hari Jadi Parlemen
Sejak pagi, massa aksi mulai memadati area depan Gedung DPR/MPR, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Slogan-slogan seperti “DPR Kerja!” dan “Reformasi Total!” menggema di tengah hiruk pikuk Jakarta. Aksi ini menjadi sorotan tajam karena bertepatan dengan momen istimewa bagi lembaga legislatif. Situasi sempat memanas di beberapa titik, namun secara umum, aksi berjalan kondusif di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian.
Koordinator Lapangan Aksi, Budi Santoso, dalam orasinya menegaskan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk nyata kekecewaan publik terhadap kinerja DPR. “Ini bukan hanya sekadar demo, ini adalah pesan keras dari rakyat bahwa mereka mengawasi dan menuntut perubahan. Kami ingin DPR menjadi representasi sejati suara rakyat, bukan sekadar stempel kekuasaan,” tegas Budi.
Tuntutan utama para demonstran berkisar pada evaluasi menyeluruh terhadap produk legislasi, khususnya undang-undang yang dianggap tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Mereka juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan, serta transparansi dalam rekrutmen dan kinerja anggota dewan.
Komitmen Evaluasi dan Pembenahan Diri
Menyikapi aksi demonstrasi yang menjadi cerminan kekecewaan publik, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR tidak akan menutup mata. Ia mengakui bahwa ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perwakilan rakyat.
“Kami memahami aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ini adalah masukan berharga bagi kami. DPR akan menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap mekanisme kerja, proses legislasi, dan interaksi dengan publik. Pembenahan diri adalah sebuah keharusan agar DPR dapat menjalankan amanah rakyat dengan lebih baik,” kata Puan Maharani.
Puan menambahkan bahwa evaluasi ini akan melibatkan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan, dengan fokus pada peningkatan kualitas produk legislasi, efektivitas pengawasan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga membuka pintu dialog lebih lanjut dengan elemen masyarakat untuk mendengarkan masukan dan kritik secara langsung.
Langkah DPR selanjutnya akan menjadi penentu apakah komitmen ini dapat meredam gelombang ketidakpuasan publik dan mengembalikan citra positif lembaga legislatif. Publik menanti implementasi konkret dari janji evaluasi dan pembenahan diri yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
